Breaking News:

Berita Pasuruan

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas, Ini Permintaan Pusaka pada Polres Pasuruan Kota

Pusaka mendorong Polres Pasuruan Kota untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) 2019-2020.

surya.co.id/galih lintartika
Pusaka dan sejumlah NGO lain saat mempertanyakan kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas di Polres Pasuruan Kota, Selasa (7/9/2021). 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) mendorong Polres Pasuruan Kota untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) 2019-2020.

Hal itu disampaikan Lujeng Sudarto, Direktur PUSAKA saat mendatangi Polres Pasuruan Kota untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas di Kota Pasuruan, Selasa (7/9/2021).

Lujeng Sudarto mengatakan, pihaknya bersama sejumlah Non Governement Organization (NGO) lain mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan korupsi dana hibah yang diselidiki Polres.

"Kami berharap Polres Pasuruan Kota serius dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah ini. Pesan saya, penyidik jangan hanya menjaring pelaku penyalahgunaan dana pokmas di level bawah," katanya.

Lujeng mensinyalir, ada pihak-pihak yang sengaja membentuk Pokmas dengan tujuan untuk mendapatkan SK.

Menurut Lujeng, berbekal SK itu, pokmas yang dibentuk ini akan mendapatkan kucuran bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Besaran dananya bervariasi, mulai Rp 100-Rp 200 juta.

Baca juga: Genjot Vaksinasi Covid-19 untuk Pelajar di Kabupaten Sidoarjo Agar PTM Lancar

"Namun, dari data yang kami temukan di lapangan, pelaksanaannya banyak yang fiktif," tambah Lujeng.

Lujeng mendesak Korps Bhayangkara menyeret aktor intelektual yang membentuk pokmas tersebut.

Sekadar diketahui, Polres Pasuruan Kota sudah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas ini setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Dalam laporan itu, ada indikasi penyalahgunaan dana hibah pokmas di Kota Pasuruan.

Mulai dugaan fiktif hingga dikerjakan tidak sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan.

Ipda Koko Eko, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Kota enggan memberikan tanggapan saat dimintai keterangan terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah ini.

"Bukan kapasitas saya untuk menyampaikan hal ini, silahkan ke pak Kasat atau ke pak Kapolres. Yang jelas penyelidikan masih berjalan," pungkas dia.

BACA BERITA PASURUAN LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved