Breaking News:

Berita Trenggalek

Belum Semua Siswa Terjangkau Vaksinasi, DPRD Trenggalek Minta Pemkab Matangkan Persiapan PTM

Sebelum siswa kembali ke sekolah, dewan meminta agar dinas terkait menyiapkan secara matang sarpras dan mekanismenya.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Deddy Humana
surya/aflahul abidin
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto. 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan penyediaan sarana prasarana (sarpras), pembelajaran tatap muka (PTM) di berbagai daerah tetap membuka euforia di kalangan siswa. Pemkab Trenggalek pun dimungkinkan menerapkan PTM karena wilayahnya sudah menapaki PPKM level 3.

Hanya, DPRD Trenggalek masih waswas, meski pemkab sudah berencana memulai PTM itu. DPRD meminta pemkab berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal rencana PTM tersebut.

Sebelum siswa kembali ke sekolah, dewan meminta agar dinas terkait menyiapkan secara matang sarpras dan mekanismenya.

"Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait soal itu. Kami ingin memastikan agar semua sudah matang sebelum pembelajaran langsung di sekolah, dimulai," kata Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto, Rabu (8/9/2021).

Kehati-hatian itu dianggap penting untuk meminimalisir resiko penyebaran virus Corona saat pembelajaran tatap muka. Karena meski hampir seluruh tenaga pengajar sudah menjalani vaksinasi Covid-19 namun kenyatannya belum semua siswa menjangkau program vaksinasi atau divaksin.

Untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka, pihak sekolah juga harus mendapat izin dari orangtua. Dan untuk meyakinkan orangtua bahwa anaknya akan relatif aman ketika belajar di sekolah, prokes harus dipastikan telah tersedia di sekolah-sekolah.

"Intinya kami tidak ingin ada persiapan yang kurang matang. Setelah tidak ada masalah, baru pembelajaran langsung ini kita jalankan," sambung Mugianto.

Seperti diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 yang dikeluarkan Selasa (7/9/2021), mengizinkan digelarnya pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran itu bisa digelar secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk tingkat SD hingga SMA. Sementara untuk sekolah luar biasa, jumlah kapasitas maksimal antara 62 persen hingga 100 persen dengan aturan jaga jarak.  Untuk lembaga pendidikan tingkat PAUD, kapasitas maksimalnya 33 persen dengan beberapa aturan prokes. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved