Breaking News:

Berita Nganjuk

Berkaca OTT Bupati Novi, Pemkab Nganjuk Maksimalkan Peran APIP untuk Cegah Korupsi Di Pemerintahan

Pemkab Nganjuk terus berkomitmen memberantas tindak korupsi dengan memaksimalkan peran APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi bersama pejabat utama Pemkab Nganjuk saat mengikuti rakor secara virtual berasma Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Tingkat kerawanan terjadinya praktik korupsi di lingkup pemerintahan daerah dirasa masih tinggi, meski Pemkab Nganjuk pernah mendapat aib akibat penangkapan Bupati (non-aktif), Novi Rahmad Hidyat pada Mei 2021 lalu.

Pada Mei lalu, Bupati non-aktif Novi ditangkap KPK dalam OTT, atas dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi atau jabatan di Pemkab Nganjuk.

Untuk itulah, Pemkab Nganjuk terus berkomitmen memberantas tindak korupsi dengan memaksimalkan peran APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk senantiasa mendukung penuh langkah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni dengan terus melakukan pembenahan birokrasi bersih tanpa korupsi.

"Untuk itu, dengan memaksimalkan peran APIP diharapkan praktik korupsi dilingkup Pemkab Nganjuk bisa diantisipasi," kata Marhaen saat mengikuti Rakor bersama KPK secara virtual, Minggu (5/9/2021).

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujung Purnama mengatakan, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, ada beberapa strategi yang dijalankan. Yakni penindakan, pencegahan, edukasi dan kampanye.

"Dan satu lagi ditambah dengan peran serta dari masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Bahtiar.

Dari data Tindak Pidana Korupsi (TPK) KPK tahun 2004-2021, menurut Bahtiar, bentuk penyuapan merupakan kasus tertinggi yang ditanganinya.

Dan sesuai data, sudah ada 16 kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi dalam waktu delapan tahun, dari tahun 2014 hingga 2021. Untuk itu, pihaknya meminta angka tersebut untuk berhenti dan tidak boleh bertambah.

"Cukup di angka 16 saja, jangan ada lagi kasus serupa. Baik oligarki maupun non-oligarki," tegasnya.

Untuk itu, dikatakan Bahtiar, pihaknya mengingatkan para kepala daerah tentang gaya hidup bisa memicu timbulnya tindakan korupsi. Dengan demikian perlu hati-hati dalam mengelola anggaran daerahnya.

"Maka hati-hati dalam mengelola anggaran, dan marilah para kepala daerah agar memperkuat APIP masing-masing untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi," tutur Bahtiar. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved