Breaking News:

Berita Lumajang

Pemkab Lumajang Libatkan Perangkat Desa Cegah Bansos kembali Disunat

Pemkab Lumajang mulai ambil peran dalam pendistribusian Bansos dengan melibatkan para perangkat desa untuk mengelolanya.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Parmin
surya.co.id/tony hermawan
Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat memantau penyaluran bansos. 

SURYA.CO.ID | Lumajang - Para oknum penyunatan dana Bansos di Lumajang sepertinya bisa sedikit tersenyum.

Pasalnya dari hasil penyelidikan tidak semua Bansos yang bermasalah ulah mereka.

Tapi ada juga Bansos terlambat terkirim karena kesalahan teknis.

Berkaca dari masalah itu, kini Pemkab Lumajang mulai ambil peran dalam pendistribusian Bansos.

Jika sebelum ada masalah proses menghimpun penerima manfaat ditangani oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kini urusan itu diambil alih oleh perangkat di setiap desa.

Cara kerja itu kali pertama diterapkan di Desa Tempeh Lor. Puluhan warga setempat siang tadi (1/9) memverifikasi ulang data dirinya sebagai penerima Bansos.

Kemudian, setelah proses verifikasi ulang selesai data tersebut dipampang di papan pengumuman yang dipasang di pendopo. 

Hasim Ashari Forla Koordinator II PKH Kabupaten Lumajang mengatakan, perubahan  mekanisme merupakan intruksi para  stakeholder.

Tujuannya agar distribusi Bansos lebih transparasi, sehingga ke depan bisa dipastikan para penerima bantuan bisa mendapatkan hak sepenuhnya.

"Untuk menentukan penerima bantuan sekarang menjadi kewenangan desa. Nanti tupoksi kami (pendamping PKH) hanya mengawal data tersebut terkirim ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Hasim.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved