Breaking News:

Berita Jember

Beberapa Kendala Pembahasan RPJMD 2021 Kabupaten Jember Terlambat, DPRD Memaklumi

Bupati dan DPRD Jember telah membahas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021 - 2026.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Parmin
surya.co.id/sri wahyunik
Rapat Paripurna pengesahan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. 

Surya.co.id, Jember - Bupati Jember dan DPRD Jember baru menyelesaikan pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 - 2026. Pembahasan ini terlambat dari jadwal.

Berdasarkan kalender pemerintahan, seharusnya pembahasan Raperda RPJMD tahun 2021 - 2026 rampung pada 26 Agustus 2021.

Meski terjadi keterlambatan, namun kedua belah pihak saling memaklumi keterlambatan tersebut.

"Karena kami tidak secara sengaja terlambat membahasnya. Seperti diketahui bersama, ketika awal menjabat, Bupati Jember Hendy Siswanto harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah warisan dari bupati sebelumnya," ujar Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, Selasa (31/8/2021).

Hal senada diungkapkan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Menurutnya, setelah dilantik, dirinya bersama jjaran Pemkab Jember, dan DPRD Jember harus membahas beberapa hal yang masih belum selesai di masa pemerintahan Bupati Faida.

"Seperti diketahui, kami harus menyelesaikan sejumlah utang, seperti membayar hak ASN yang belum terbayarkan, termausk hak keuangan perangkat desa, kemudian tenaga kesehatan."

"Itu semuanya dilakukan dalam pembahasan APBD, kemudian berlanjut ke urusan lain. Sebisa mungkin kami berjalan cepat membahas RPJMD ini," tegasnya.

Jika mengacu kepada kalender pemerintahan yang normal, tidak lama setelah kepala daerah terpilih dilantik, kepala daerah itu harus membahas RPJMD bersama DPRD Jember.

RPJMD itu ejawantah dari visi dan misi kepala daerah terpilih, dan tidak melenceng dari RPJMD Provinsi, maupun nasional.

Namun setelah Bupati Hendy dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman dilantik, keduanya harus menyelesaikan urusan KSOTK, berlanjut dengan APBD, juga laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan tahun 2020.

Akibatnya, pembahasan Raperda RPJMD terlambat dari jadwal, yang seharusnya selesai dibahas 26 Agustus 2021.

Karena sudah terlambat, beberapa fraksi di DPRD Jember memilih tidak banyak mengutak-atik isi RPJMD itu, seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKB.

"Kami sadar persoalan apa yang terjadi. Karenanya, kami tidak akan mengutak-atik isi RPJMD ini," ujar Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember Hafidi yang membacakan pandangan umum fraksi di rapat paripurna, Selasa (31/8/2021).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved