Breaking News:

Berita Surabaya

Perlu Kolaborasi Untuk Turunkan Emisi Karbon, Ada Insentif untuk Pemda Yang Sukses Lestarikan Hutan

Bahkan menurut Ratih, Danone tidak hanya melakukan penanaman pohon, tetapi juga melakukan monitoring terhadap pohon-pohon yang sudah ditanam

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Deddy Humana
surya/sri handi lestari
Seminar daring bertema Collaboration for Future Economy yang digagas SAFE. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Upaya untuk mewujudkan target penurunan emisi karbon sesuai Perjanjian Paris 2016 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Upaya ini membutuhkan peran serta berbagai pihak yaitu pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pihak industri, dan masyarakat.

Kolaborasi itu sangat diperlukan untuk menangani isu perubahan iklim ini. Salah satu contoh pihak yang ikut ambil bagian, adalah The Asia Foundation.

Untuk mendukung berjalannya upaya pelestarian hutan di wilayah-wilayah kaya hutan di Indonesia, lembaga ini menginisiasi dan mendorong agar skema transfer anggaran berbasis kinerja lingkungan hidup menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan di Indonesia.

“Pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup akan mendapat reward atau insentif anggaran keuangan dari pemerintahan di atasnya,” kata Alam Suryaputra, Deputy Director of Environmental Government Unit The Asia Foundation, Minggu (29/8/2021).

Melalui program Transfer Anggaran Propinsi Berbasis Ekologis (TAPE), kabupaten yang berkinerja ekologi baik akan mendapatkan insentif lebih dari pemerintah provinsi di atasnya.

Sementara, pada Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE), desa-desa yang berkinerja ekologi baik akan mendapatkan insentif lebih dari pemerintah kabupaten.

Dana insentif ini bisa digunakan untuk pengembangan pelestarian hutan, atau menggerakkan ekonomi berkelanjutan di daerah.

Alam juga menjelaskan bahwa awalnya banyak pemda yang ragu untuk menerapkan program ini, karena khawatir bertentangan dengan aturan daerah di atasnya.

Tetapi sekarang, setidaknya ada 6 pemerintah daerah yang sudah memiliki dan menjalankan regulasi TAPE dan TAKE.

Selain Asia Foundation, lembaga Research Centre for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia (UI) juga melakukan kajian mengenai mitigasi perubahan iklim dengan skema TAPE.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved