Breaking News:

Berita Kota Batu

Tanpa Perda RTWR Baru, Pemkot Batu Lemah Dalam Penindakan Bangunan Ilegal

Hal itu ia lontarkan saat melakukan sidak pembangunan perumahan Madinah yang dibangun di atas lahan pertanian Desa Giripurno, Jumat (27/8/2021).

Penulis: Benni Indo | Editor: Deddy Humana
surya/benni indo
Anggota DPRD Kota Batu melakukan inspeksi mendadak di sebuah kavling perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian, Jumat (28/8/2021). 

SURYA.CO.ID KOTA BATU - Penindakan bangunan ilegal atau liar di Kota Batu belum maksimal. Pasalnya, terganjal oleh aturan yang belum rampung sejak Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kota Batu mengalami perubahan.

Sekadar informasi, sejak dibahas 2019 lalu, perubahan Perda RTRW untuk masa 2021-2041 masih menggantung. Perubahan perda itu masuk tahap fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jatim.

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika memaparkan, tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak Perda, penegakan hukum kurang maksimal. Bahkan tidak menutup kemungkinan membuka celah pelanggaran yang berbenturan dengan tata kelola pemanfaatan ruang.

"Kami tidak tahu langkah penindakannya seperti apa sebelum perubahan perda RTRW terbit. Paling maksimal, hanya menutup sementara ataupun menyegel bangunan," kata Kartika, Jumat (28/8/2021).

Hal itu ia lontarkan saat melakukan sidak pembangunan perumahan Madinah yang dibangun di atas lahan pertanian Desa Giripurno, Jumat (27/8/2021). Sidak itu dilakukan Komisi A bersama Komisi C dan DPMPTSP-TK Kota Batu terhadap pembangunan yang melanggar ketentuan.

Menurut Kartika, belum disahkannya perubahan Perda RTRW mempersulit penentuan penindakan secara tegas. Kartika menuturkan, Komisi A akan mengagendakan dengar pendapat bersama Satpol PP, DPMPTSP-TK, Bappelitbangda, DPUPR, DPKPP, Bapenda dalam waktu dekat.

Forum bersama dengan lintas OPD ini untuk memecahkan persoalan bersama mengenai pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan seperti menerabas zonasi.

"Untuk mengantisipasi hal serupa di Kota Batu, kami akan melakukan forum sendiri dengan dinas terkait. Perlu langkah lebih mendalam untuk menentukan penindakan. Pengembang juga harus memenuhi legalitas karena kalau tidak user juga akan dirugikan," papar Kartika.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, M Didik Subiyanto menjelaskan, persoalan bangunan tak berizin sangat marak di Kota Batu. Kecenderungannya, pengembang melakukan pembangunan terlebih dahulu baru mengurus izin di kemudian hari.

"Kalau sudah seperti ini Pemkot Batu harus tegas karena perumahan ini berdiri di lahan putih, maka harus ditutup. Urusan user yang sudah beli perumahan, itu urusan pengembang," tegas Didik, Jumat (27/8/2021).

Banyak pengembang di Kota Batu yang mengungkapkan tidak mengetahui peruntukan lahan. Alasan itu dibantah secara tegas Didik yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Batu tersebut.

"Kalau dipikir secara logika, mereka sebagai pengembang dan sudah masuk di suatu daerah, maka sangat tidak masuk akal jika tak mengetahui peruntukan lahan. Ini sudah menjadi pekerjaan mereka. Jadi tidak ada alasan lagi tidak tahu peruntukan lahan. Itu hanya alasan dan alibi mereka," tegas Didik.

Didik mengkhawatirkan nasib lahan potenssi pertanian di Kota Batu jika lahannya terus menyusut oleh kavlingan perumahan. Padahal, Kota Batu identik dengan pertaniannya, selain pariwisata.

"Jika lahan pertanian tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya, bisa-bisa habis lahan pertanian di Kota Batu. Kasihan para petani, mereka mau mencari rezeki di mana jika lahan pertanian dibuat perumahan," ujarnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved