Breaking News:

Kadin Surabaya Bagikan 1.500 Paket Bantuan untuk Warga Terdampak PPKM

Kadin Kota Surabaya gandeng Komunitas Kita Arek Surabaya (KARSA) dan MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya membagikan 1.500 paket bantuan.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Parmin
Foto: kadin surabaya
Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi menyerahkan paket sembako kepada warga  terdampak PPKM di Surabaya, Rabu (25/8/2021).  

SURYA.co.id | SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya gandeng Komunitas Kita Arek Surabaya (KARSA) dan MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya membagikan 1.500 paket bantuan kepada masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Langkah ini sebagai upaya Kadin Surabaya mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid 19.

Ketua Umum Kadin Surabaya Ali Affandi Mattalitti memimpin langsung pembagian paket bantuan tersebut, dengan menyusuri gang demi gang di sejumlah kecamatan untuk membagikan bantuan. Semua aktivitas dijalankan dengan protokol kesehatan ketat.

"Paket bantuan ini berasal dari gerakan gotong royong dunia usaha," kata Andi, sapaan akrab M Ali Affandi, Rabu (25/8/2021).

Sebelumnya, Kadin Surabaya pada 21 Juli 2021 lalu telah menyerahkan bantuan 1000 hazmat, 1000 kantung jenazah, 1000 sarung tangan latex, 75.000 masker medis, 100 jerigen hand sanitizer, 250 faceshield, dan 1.500 paket isolasi mandiri (isoman) ke Pemkot Surabaya.

”Kemudian hari ini kami turun langsung membagikan 1.500 paket bantuan berisi sembako,” jelas Andi.

Selanjutnya Kadin Surabaya akan melihat perkembangan dampak PPKM karena saat ini PPKM sudah dilonggarkan dan kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan.

"Kami akan pantau terus, dan siap bergotong royong kembali membantu masyarakat,"  tambah pengusaha berkaca mata tersebut.

Sejauh ini, Kadin Surabaya telah melakukan berbagai langkah penanganan dampak pandemi Covid-19. Kadin Surabaya telah melakukan koordinasi dan melobi pemerintah kota agar pemberlakuan PPKM juga melihat aspek ekonomi.

"Karena ini adalah efek domino. Kalau pengusaha tidak bisa melakukan aktivitas bisnis maka akan banyak pekerja yang dirumahkan. Untuk itu, kami telah melobi pemerintah agar PPKM ini dicari titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi," ungkap Andi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved