PPKM Diteruskan Tetapi Pandemi Masih Ada, Bappeda Malang Khawatir Persentase Kemiskinan Malah Naik

SURYA.CO.ID, MALANG - Perpanjangan PPKM yang berlarut-larut seharusnya memang efektif menekan penyebaran Covid-19. Tetapi imbas dari perpanjangan PPKM yang tanpa ujung itu, dikhawatirkan semakin meningkatkan trend persentase kemiskinan di Kabupaten Malang.

Analisa tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.

"Pada 2020 angka kemiskinan sudah mencapai 10,3 persen. Lalu pada 2021 masih proses (perhitungan) karena itu kewenangan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Namun dengan kondisi Covid-19 saat ini, kami memprediksi (persentase kemiskinan) akan naik," terang Tomie, Rabu (25/8/2021).

Tomie merasa sangsi angka kemiskinan di wilayahnya akan turun jika kondisi pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dan kebijakan perpanjangan PPKM terus dilakukan.

"Sampai Agustus 2021 ini PPKM diperpanjang dan pandemi Covid-19 masih ada. Yang jelas dampak itu masih berlanjut dari sisi ekonomi dan sosial," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Malang itu.

Walau kebijakan PPKM membatasi ritme aktivitas usaha, Tomie tak menampik jika kebijakan itu memang dibuat untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari wabah.

"Memang dari sisi sosial dan ekonomi, PPKM ini berimbas pada sektor tersebut. Tetapi kan juga berdampak baik terhadap pemulihan kesehatan secara komunal," sebutnya.

Di sisi lain, Pemkab Malang sejatinya telah memiliki sejumlah terobosan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Sekretaris (Daerah) Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menerangkan, pada tahun 2021 Pemkab Malang menggelontorkan anggaran Rp 362 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebuah program yang ditujukan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sedang hancur akibat wabah Corona.

"Anggara PEN relatif besar. Kami potong 25 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum), nilainya Rp 362 miliar,” ujar Wahyu ketika dikonfirsmasi.

Ditambahkan Wahyu, dana yang didapat itu berasal dari berbagai kebijakan refocusing. Skema distribusi dana PEN diserahkan kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab.

Ditanya transparansi dan pengawasan, Wahyu menuturkan sekda sebatas melakukan monitoring realisasi pelaksanaan PEN pada setiap OPD.

Dana ratusan miliar tersebut diamanahkan agar diprioritaskan untuk penanganan warga terdampak Covid-19 dan menekan angka kemiskinan. Terakhir, hingga kini Pemkab Malang belum memberikan keterangan resmi terkait serapan dana PEN sesuai amanah yang dimandatkan.

”PEN ini banyak (bidang). Infrastruktur juga termasuk PEN. Kemudian sektor pertanian, seperti UMKM, perindustrian dan perdagangan, peternakan, perikanan juga termasuk,” tutup mantan Camat Tajinan itu. ****