Breaking News:

Berita Tuban

Digugat Kadernya di DPRD Tuban Akibat Mekanisme PAW, Partai Demokrat Siap Ambil Langkah Tegas

Sebelum ada pelantikan, maka jabatan wakil ketua DPRD dari fraksi Demokrat masih dipegang Ilmi, sampai dengan pengambilan sumpah jabatan.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Deddy Humana
surya/mochamad sudarsono
Plt Ketua DPC Demokrat Tuban, Didik Mukrianto (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Muhammad Ilmi Zada (kanan). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Suhu politik di tubuh Partai Demokrat menghangat ketika salah satu kadernya yang duduk di DPRD Tuban melayangkan gugatan. Kader Demokrat itu adalah Wakil Ketua DPRD Tuban, Muhammad Ilmi Zada, yang tidak terima diganti lewat mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

Ilmi menggugat Ketua DPC, DPD hingga DPP Partai Demokrat (PD). Lewat mekanisme PAW itu, Demokrat memutuskan bahwa Ilmi digantikan Imam Sutiono yang sebelumnya anggota Banggar dan Komisi III DPRD Tuban.

Kendati demikian, proses PAW masih menunggu surat keputusan Gubernur Jatim, yang diajukan lewat Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.

Sebelum ada pelantikan, maka untuk jabatan wakil ketua DPRD dari fraksi Demokrat masih dipegang Ilmi, sampai dengan pengambilan sumpah jabatan.

Meski begitu, Partai Demokrat menegaskan siap menghadapi gugatan itu, juga bersiap menempuh langkah tegas. "Kami telah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk menghadapi gugatan Saudara Ilmi, terkait rotasi," kata Ketua Plt DPC Demokrat Tuban, Didik Mukrianto saat dikonfirmasi, Rabu (25/8/2021).

Anggota DPR RI Dapil Tuban-Bojonegoro itu menyatakan, sebaliknya jika nanti DPP Partai Demokrat menganggap tindakan Ilmi ini menjadi bagian dari ketidakpatuhannya terhadap AD/ART dan aturan partai, maka tidak tertutup kemungkinan partai akan mengambil langkah-langkah lain demi menegakkan standing dan aturan serta keputusan partai.

Didik bisa mengerti bahwa gugatan adalah hak setiap warga negara. Dalam negara hukum yang demokratis, gugatan adalah hal yang biasa dan bukan istimewa. Namun gugatan tersebut akan tetap diuji di pengadilan.

"Kita akan hadapi gugatan tersebut, secara prinsip kami pasti menghadapinya karena PAW alat kelengkapan DPRD adalah hal yang juga biasa saja dalam pengelolaan partai politik," pungkas anggota komisi III itu.

Kuasa hukum Ilmi Zada, Heri Subagyo membenarkan surat gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tuban, pada (18/8/2021).

Ia menjelaskan Surat Keputusan Nomor 94/SK/DPP.PD/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang PAW Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat sebagai tergugat 1 tanpa terlebih dahulu menunggu putusan dari Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat yang bersifat final dan mengikat, adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved