Breaking News:

Berita Sampang

Kekeringan Kritis Melanda 66 Desa di Sampang; Dropping Air Tunggu Anggaran dari Provinsi

sehingga hanya ada tiga Kecamatan yang tidak terdampak di antaranya Kecamatan Omben, Camplong, dan Ketapang.

Editor: Deddy Humana
surya/hanggara pratama
Dampak bencana kekeringan melanda lahan di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Jumat (20/8/2021). 

SURYA.CO.ID, SAMPANG - Kekeringan yang terjadi sebagai dampak dari kemarau dua bulan terakhir ini, sudah menjadi tamu musiman di Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Bahkan dari pendataan wilayah yang dilakukan BPBD Sampang, sudah terpantau 66 desa yang masuk status kering kritis.

Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perwakilan dari 14 pihak kecamatan di Kota Bahari. Hasilnya, tercatat ada puluhan wilayah terdampak kekeringan kritis.

Bahkan salah satu wilayah perkotaan yakni Kelurahan Gunung Sekar, juga berstatus kering kritis.

Kepala BPBD Sampang, Asroni mengatakan, Jumat (20/8/2021), bahwa dari hasil kesepakatan dengan perwakilan kecamatan ada 67 wilayah kondisinya kering kritis.

Puluhan wilayah itu tersebar di 11 kecamatan, sehingga hanya ada tiga Kecamatan yang tidak terdampak di antaranya Kecamatan Omben, Camplong, dan Ketapang.

Sebab sumber air di tiga wilayah kecamatan tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. "Ada 67 wilayah terdampak kekeringan berstatus kering kritis yang meliputi, 66 desa dan 1 Kelurahan," ujar Asroni.

Menurutnya, pada musim panas kali ini ada tiga kecamatan yang seluruh desanya terdampak kekeringan, bahkan statusnya kering kritis. "Untuk tiga kecamatan yang semua desanya kekeringan adalah Kecamatan Tambelang, Sreseh, Karang Penang. Total semua desa terdampak kekeringan," terangnya.

Dengan kondisi seperti itu, pihaknya sudah berencana melakukan dropping air bersih terhadap masyarakat terdampak kekeringan. Tentunya dengan bekerja sama dengan PDAM Sampang dan juga berencana melibatkan pihak ketiga, yakni warga yang memiliki usaha air bersih.

"Tetapi kami anggarannya harus dihitung terlebih dahulu dan misalnya anggara pemda tidak cukup, kami ajukan bantuan anggaran ke BPBD Provinsi," pungkasnya. HANGGARA PRATAMA

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved