Breaking News:

Berita Situbondo

Tolak Pergantian Ketua BPD di Situbondo, Puluhan Warga Datangi Kantor DPMD

Kepala Desa Silomukti, Dodot Haryanto mengatakan, sebenarnya pihak desa tidak ikut terlibat dalam pergantian ketua BPD itu

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Kadis DPMD Situbondo terlibat dalam mediasi terkait penolakan pergantian Ketua BPD terpilih, Rabu (18/8/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO -  Tidak diketahui apa pemicunya,  posisi Ketua BPD (Badan Permustawaratan Desa) di Desa Sidomukti, Kecamatan Mladingan Situbondo mendadak digoyang anggotanya. Namun desakan itu mendapat perlawanan karena warga dan tokoh desa setempat menolak, sehingga persoalan itu sampai di bawah ke Pemkab Situbondo, Rabu (18/8/2021).

Perangkat dan anggota BPBD Desa Sidomukti serta puluhan warga pun mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Situbond.  Kedatangan mereka adalah untuk meminta mediasi terkait tarik ulur pergantian Ketua BPBD di Desa Sidomukti. Karena pihak desa tidak mau dilakukan pergantian ketua BPD.

Mediasi berlangsung hampir satu jam di ruangan Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin. Sementara Ketua BPD Desa Sidomukti, Agoes Uloenggono mengatakan, ia terpilih sudah sesuai regulasi dan hasil musyawarah seluruh anggota BPD.

"Saya kira pergantian Ketua BPD itu seharusnya sesuai mekanisme dan Permedagri serta aturan yang berlaku," ujar Agoes Uloenggono kepada SURYA.

Sementara Kepala Desa Silomukti, Dodot Haryanto mengatakan, sebenarnya pihak desa tidak ikut terlibat dalam pergantian ketua BPD itu. Namun pihaknya memfasilitasi adanya penolakan dari BPD dan tokoh masyarakat.

Dodot menjelaskan, surat yang mengusulkan pergantian Ketua BPD itu sudah disampaikan kepada ke DPMD, dan ditolak warga dan sejumlah anggota BPD.

"Dari 9 anggota BPD, 5 orang menolak dan 28 tokoh dan warga ikut menolak. Dan ada tanda tangan penolakan," terang Dodot.

Dikatakan Dodot, dari rapat mediasi dengan DPMD belum ada keputusan terkait adanya pergantian Ketua BPD itu.

Sementara Kepala DMPD Pemkab Situbondo, Lutfi Joko Prihatin mengatakan, pihaknya masih menelaah apakah adanya pergantian atau rolling Ketua BPD itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Lutfi, pergantian (Ketua BPD) dapat dilakukan sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2011, Pasal 19 ayat 2 poin D dan Pasal 29 serta Pasal 37 ayat 3. "Saya minta urusan (pergantian) di BPD ini murni urusan lembaga dan tidak bisa diintervensi lain," ujar Lutfi.

Dengan adanya rolling itu, Lutfi hanya berharap bahwa BPD tetap harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tadi disampaikan alasan penolakan (pergantian), karena setiap ada kegiatan anggota BPD tidak pernah dilibatkan. Makanya anggota BPD sepakat dilakukan musyawarah sesuai pasal 37 ayat 3 itu, " pungkasnya. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved