Berikut Masukan DPRD Jatim agar Pengeluaran Pemprov Berjalan Optimal

SURYA.co.id | SURABAYA -  Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 7,05 persen pada Kuartal II 2021 harusnya bisa lebih baik lagi dan lebih melesat.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi melesat di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, M. Fawait ditemui di DPRD Jatim, Jumat (13/8/2021).

Menurut Muhammad Fawait, instrumen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, investasi, ekspor dan impor tentu mengalami penurunan.

"Maka salah satu yang betul-betul kita harapkan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi atau mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Jatim adalah goverment expenditure (Pengeluaran Pemerintah, red)," kata Fawait.

 "Kuartal II ini masih dibawah Nasional. Coba belanja pemerintah khususnya yang padat karya di maksimalkan, kami yakin akan jauh lebih tinggi dibanding Nasional," tambahnya.

Gus Mufa, sapaan akrab Muhammad Fawait mengungkapkan, bahwa pengeluaran Pemprov Jatim belum optimal. Karena sampai bulan Agustus, waktu rapat Pansus di DPRD Jatim belanjanya sekitar 50 persen.

"Tentu bagi kami, di bulan Agustus ini belanja-belanja yang padat karya. Kan, sekarang banyak orang di PHK, banyak orang kesulitan pekerjaan."

"Kalau belanja pemerintah provinsi Jatim ini, khususnya terkait padat karya itu bisa dipercepat, ini tentu bisa mengurangi masalah yang ada di masyarakat, khususnya di pedesaan," ungkapnya.

Dari goverment expenditure ini, lanjut Gus Mufa, Pemprov Jatim harusnya bisa membantu salah satu penyelamat ekonomi Republik Indonesia, termasuk Jawa Timur didalamnya yaitu UMKM.

Ia mencontohkan, di tahun 1998, Indonesia masuk krisis dan 2008 juga terancam krisis. Menurutnya, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman krisis itu adalah sektor informal dan sektor usaha kecil dan menengah.

"Maka, salah satu solusinya adalah membuat semacam tempat aduan bagi UMKM yang harus mendapatkan relaksasi dari perbankan seperti Bank Jatim yang merupakan salah satu BUMD kita."

"Tanpa kita bantu mereka, maka usaha kecil juga akan mati juga sekarang kalau kondisi pandemi seperti ini," ulas Bendahara  DPD Gerindra Jatim ini.

Gus Mufa membeberkan, krisis 2008 silam tidak separah saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Kalau pandemi saat ini, usaha kecil juga sedikit banyak terpengaruh.

"Maka, lewat pengeluaran pemerintah ini harusnya dimaksimalkan untuk penyelamatan sektor informal dan sektor UMKM," imbuhnya.