Breaking News:

Berita Kota Batu

Banyak Warga Terimbas Pandemi, Pemkot Batu Dikritik Karena Belanja Birokrasi Lebih Tinggi

“Padahal hampir seluruh penduduk Kota Batu terdampak Covid-19 dan membutuhkan perlindungan sosial,” katanya.

Penulis: Benni Indo | Editor: Deddy Humana
surya/benni indo
Gedung Balaikota Among Tani, tempat kepala daerah dan seluruh kedinasan Pemkot Batu berkantor. 

SURYA.CO.ID, KOTA BATUMalang Corruption Watch (MCW) mengkritisi anggaran belanja Kota Batu 2021 yang direncanakan sebanyak Rp 1.087.361.986.047 (1,08 triliun). MCW menilai, dari anggaran sebanyak itu sektor paling besar menghabiskan anggaran adalah belanja operasional birokrasi.

Divisi Riset dan Informasi MCW, Janwan Tarigan memaparkan, Anggaran Belanja Pegawai di Kota Batu sekitar Rp 387.664.239.677 atau Rp 387 miliar (35,6 persen), Belanja Perjalanan Dinas Rp 28.228.016.500 atau Rp 28,2 miliar (2,6 persen), Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp 19.293.030.330 atau Rp 19,2 miliar (1,77 persen).

“Sementara itu, sektor yang berkaitan dengan penanganan pandemi justru lebih kecil seperti Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu hanya Rp 10.848.585.089 atau Rp 10,8 miliar (0,99 persen). Dan Belanja Bantuan Sosial hanya dianggarkan Rp 13.730.228.800 atau Rp 13,7 miliar (1,26 persen). Sementara anggaran bansos tunai untuk 3.325 warga terdampak pandemi hanya Rp 997,5 juta,” papar Janwan.

MCW berpendapat, anggaran perjalanan dinas seharusnya direalokasi untuk penanggulangan Covid-19, karena pada masa pandemi tidak memungkinkan pejabat melakukan perjalanan dinas.

Demikian halnya dengan Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD yang seharusnya bisa dipangkas untuk kebutuhan mendesak masyarakat kala pandemi.

“Bagaimanapun ‘uang rakyat’ yang dikelola Pemkot Batu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya uang rakyat habis terserap untuk operasional birokrasi seperti realitas kini,” tegas Janwan.

MCW menilai Pemkot Batu belum memprioritaskan sumber daya anggaran publik untuk penanganan pandemi sekaligus memberi perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, mekanisme penyaluran bansos tidak transparan, baik data penerima bansos, jumlah yang disalurkan, waktu penyaluran, serta pertanggungjawabannya.

“Hal ini terkonfirmasi dari laporan warga Kota Batu ke MCW, bahwa warga bersangkutan tidak menerima Bansos PPKM. Padahal saat awal pandemi warga terkait mendapat bansos, warga tersebut juga mengaku ada penjelasan janggal dari pemerintah,” paparnya.

Janwan mengingatkan bahwa saat PPKM level 4 diterapkan, Pemkot Batu bertanggung jawab melindungi rakyat dari resiko sosial.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (9) menjelaskan “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial”. Salah satu program perlindungan sosial itu berupa bansos.

Saat PPKM, Pemkot Batu menyalurkan bansos desa untuk 1.000 warga terdampak, selain itu ada bansos profesi untuk 2.566 warga dengan anggaran Rp 769.800.000, serta bansos tunai tingkat kelurahan untuk 759 warga dengan anggaran Rp 227.700.000.

Seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD dengan perkiraan Rp 7 hingga Rp 9 Miliar. Jika ditotal, jumlah penerima bansos adalah 4.325 warga selama masa PPKM, cukup kecil dibanding anggaran belanja Kota Batu tahun 2021 yang mencapai 1 triliun.

“Padahal hampir seluruh penduduk Kota Batu terdampak Covid-19 dan membutuhkan perlindungan sosial,” katanya.

MCW mendorong Pemkot Batu agar memprioritaskan perlindungan sosial melalui sumber daya anggaran uang rakyat yang ada. Janwan menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka program dan proyek yang tidak mendesak dapat direalokasi untuk penanganan pandemi. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved