PPKM Level 4 di Surabaya

Anggota Dewan Desak Ada Relaksasi di Tengah PPKM, Minta Warung Dizinkan Buka sampai Pukul 22.00

Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mendesak agar ada relaksasi PPKM Level 4 di Surabaya.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
surya/nuraini faiq
Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mendesak ada rekaksasi di tengah perpanjangan PPKM level 4 di Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mendesak agar ada relaksasi PPKM Level 4 di Surabaya. Pelonggaran penerapan PPKM tersebut terutama untuk saktor ekonomi warga.

Sebab mandeknya ekonomi warga ini bisa berdampak luas. Ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas.

"Warung, PKL, dan sejenisnya harus diizinkan buka sampai pukul 22.00," desak Sekertaris Komisi B Mahfudz, Rabu (11/8/2021).

Politisi energik dari PKB ini melihat bahwa situasi saat ini sudah mengindikasikan makin terkendalinya pandemi covid di Kota Pahlawan. Tidak saja makin longgarnya pasien di setiap rumah sakit.

Bahkan RS Lapangan Tembak Surabaya untuk menampung pasien covid gejala ringan sudah nol pasien.

Tidak ada pasien covid dirawat. Begitu juga di setiap Puskesmas makin jarang warga datang mengeluh gejala covid.

Mahfudz mengapresiasi percepatan penanganan pandemi ini hingga sudah membuahkan hasil.

Namun, percepatan ini juga harus dilakukan untuk pemulihan ekonomi kota. Sebagaimana harapan semua, harus bersamaan.

"Ini tantangan semuanya untuk membangkitkan ekonomi warga yang ambruk. Omzet ekonomi warga rontok hingga 90 persen."

"Saya mendesak agar bertahap semua Warung warga dan PKL diizinkan buka dengan Prokes ketat," tandas Mahfudz.

Politisi muda PKB ini menegaskan bahwa dalam penerapan PPKM level 4 nasional tidak bisa kaku dan terpusat.

Apalagi situasi di daerah sudah terkendali. Biarkan ekonomi bergerak dengan prokes ketat, vaksin terus dilakukan.

Mahfudz mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembatasan untuk pergerakan ekonomi.

Saat ini semua sisi ekonomi warga harus dibuka. Vaksinasi jalan terus, percepatan penanganan covid dikebut, dan pemulihan ekonomi wajib didorong.

"Oke, Soal PPKM ini adalah instruksi pemerintah pusat. Kepala daerah mestinya punya hak otonomi daerah untuk berani melakukan terobosan kebijakan prowong cilik," imbuh Mahfudz.

Saat ini ada total 48 Sentra Wisata Kuliner di seluruh Surabaya. Sementara ada ribuan PKL dan warung makan, semuanya tidak jualan.

Mereka mengeluh ke anggota dewan dari PKB itu kini banyak yang harus ditagih debt collector karena cicilan motor gak bisa bayar. Bahkan juga berurusan dengan rentenir dikejar bank harian.

"Kita punya pengalaman saat PPKM Mikro. Semua sektor usaha dibuka dengan asesment dan Prokes ketat dan berjalan.

Fasilitas publik juga dibuka. Ekonomi warga mulai berjalan. Begitu PPKM darurat diberlakukan, rontok," ungkap Mahfudz. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved