Breaking News:

Berita Sampang

UU Karantina Diterapkan, Ikut Dangdutan di Sampang Bisa Dijebloskan ke Penjara

Hanya menurutnya, penerapan sanksi tersebut tergantung dari tim penindakan Satgas Covid-19 Sampang pada para pelanggar.

Editor: Deddy Humana
surya/hanggara pratama
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setiawan. 

SURYA.CO.ID, SAMPANG - Masih banyaknya warga yang nekat menggelar keramaian seperti hajatan dengan musik dangdut di Madura, mulai memancing ketegasan pemda, terutama Pemkab Sampang. Bahkan pemberlakuan karantina kesehatan siap diterapkan di Sampang untuk menyeret pelanggarnya ke ranah pidana.

Skenario itu mulai dipertimbangkan, agar bisa memberi efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

"Salah satunya masyarakat yang membandel menggelar hajatan perkawinan dengan hiburan orkes dangdut di tengah PPKM Darurat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang, Yuliadi Setiawan, Kamis (5/8/2021).

Yuliadi mengatakan, bahwa UU yang bisa mempidanakan para pelanggar prokes itu dapat diberlakukan jika penerapan Perbup dinilai belum efektif menimbulkan efek jera.

"Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, mau tidak mau, suka tidak suka akan kita terapkan UU Karantina Kesehatan. Meski kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium," tambahnya.

Hanya menurutnya, penerapan sanksi tersebut tergantung dari tim penindakan Satgas Covid-19 Sampang pada para pelanggar.

Sedangkan saat ini satgas masih tetap mengedepankan sosialisasi, ajakan yang persuasif, edukatif dan humanis. "Penerapan UU tersebut merupakan jalan terakhir apabila prokes masih tetap tidak dipatuhi oleh masyarakat," tuturnya.

Sementara bila nantinya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diterapkan maka warga yang masih nekat melakukan pelanggaran prokes dapat dikenakan pidana penjara.

Sanksi pidana tersebut seperti yang tertuang di UU karantina kesehatan pada pasal 92, 93 dan 95.

"Dalam pasal itu berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana, dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta," pungkasnya. HANGGARA PRATAMA

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved