Breaking News:

Berita Surabaya

Kontroversi Rehabilitasi di Dalam Penjara, Penyalahguna Narkoba Tempatnya Bukan di Lapas

Buntut akibat penyalahguna dipenjara, berdampak kemana mana, saat ini terjadi kontroversi antara Eksekutif yang diwakili Dirjen Lapas dan Legislatif.

Penulis: Anas Miftakhudin | Editor: Anas Miftakhudin
foto: ist
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, dan Dosen FH Universitas Trisakti. 

Konvensi Internasional memberikan alternatif hukuman bagi penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi dan berlaku secara universal, baik penyalah guna masuk yuridiksi hukum pidana maupun masuk yuridiksi hukum administrasi.

Rehabilitasi sebagai bentuk hukuman dinyatakan dalam pasal 103 ayat 2 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi diberikan kepada hakim berdasarkan pasal 103 ayat 1, tempat menjalani hukuman rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk dan dibiayai pemerintah (pasal 56)

Hukuman rehabilitasi dimaksudkan sebagai proses penyembuhan dan pemulihan bagi penyalahguna agar tidak mengulangi perbuatannya. Karena penyalahguna narkotika berpotensi menjadi pecandu yang merugikan diri sendiri, keluarga dan negara bila tidak segera direhabilitasi.

Tetapi dalam praktik penegakan hukum penyalahguna narkotika diperlakukan sebagai penjahat beneran, di proses seperti penjahat menggunakan proses beracara sesuai KUHAP dan dijatuhi hukuman seperti dalam pasal 10 KUHP, padahal UU narkotika mengatur secara khusus bahwa prosesnya secara rehabilitatif dan sanksinya berupa rehabilitasi (pasal 127/2 dan pasal 103)

Kontroversi rehabilitasi didalam penjara.

Buntut akibat penyalahguna dipenjara, berdampak kemana mana, saat ini terjadi kontroversi antara Eksekutif yang diwakili Dirjen Lapas dan Legislatif yang diwakili komisi III DPR.

Mengutip harian suara Merdeka tentang kontroversi rehab didalam lapas yang digagas oleh Dirjen Lapas tujuannya mencegah penjara kelebihan penghuni.

Sesungguhnya gagasan tersebut adalah terobosan karena terjadi kekeliruan dalam praktik penjatuhan hukuman, yang secara yuridis seharusnya penyalahguna dihukum menjalani rehabilitasi agar sembuh dan pulih, tempat menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

Menurut anggota DPR, Obon Tabroni berpendapat dilihat dulu kasusnya, lihat perannya sebagai apa.

Ada beberapa kasus setelah keluar dari penjara tambah parah jadi harus dilihat dari berbagai pertimbangan, tidak hanya terkait BNN , Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, Kemenkumham dan instansi terkai lainnya.

Psyater / Psykolog juga harus didengar pandangannya, apakah dipenjara atau rehabilitasi yang lebih baik.

Menurut anggota DPR, Trimedia Panjaitan, misalnya dia pecandu memang harus direhabilitasi.

Itu tugas negara agar tidak memakai narkotika lagi, tapi saya mengusulkan jika lima kali tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika, penjarakan saja. Jadi beban biaya negara terus dong, rehabilitasi perlu biaya.

Jalan keluar menyelesaikan masalah over kapasitas adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN dan Menkumham harus duduk bareng poin yang penting untuk membahas masalah rehabilitasi di dalam penjara, jangan menjadi komoditi.

Persoalan lain adalah tempat rehabilitasi seperti Lido Jawa Barat itu mahal.

Menurut catatan Anang iskandar, mantan Ka BNN, solusinya sudah pernah dirintis, dengan cara BNN dalam kapasitasnya sebagai koordinator P4GN mengundang 8 instansi terkai yaitu BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, MA, Kemenkes, Kemendagri, Kemensos dan Kenkumham melalui zoom meeting membahas tentang penyalahguna secara yuridis diproses secara rehabilitatif atau represif.

Dihukum rehabilitasi atau penjara. Tempat menjalani hukumannya dimana? Sekaligus memastikan apakah setiap kab/kota memiliki Rumah sakit milik pemerintah sudah ada yang membuka layanan rehabilitasi atau tempat rehab milik pemerintah siap dioperasionalkan.

Konsensus yang paling penting adalah konsensus penegakan hukumnya, Sasaran prioritas penegakan hukum adalah mengungkap pelaku peredaran gelap narkotika, sedangkan pengungkapan penyalahguna menjadi sasaran antara untuk menangkap siapa pengedarnya dan bila penyalahguna atau keluarganya tidak bersedia melakukan wajib lapor dalam rangka deteksi dini. Karena wajib lapor menjadi program unggulan pemerintah dalam rangka mendeteksi jumlah penyalahguna secara riil untuk bahan pengambilan keputusan tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rehabilitasinya.

Kalau sudah ada kesepakatan tentang tempat menjalani hukuman rehabilitasi disetiap kab/kota, dan para Menteri, Kepala lembaga non kementrian bersemangat mengontrol pelaksanaannya, saya yakin tidak sampai 2 tahun Lapas pasti normal, tidak over kapasitas lagi dan yang paling penting, ke depan Indonesia bisa keluar dari belenggu darurat narkotika yang berkepanjangan.

Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi penyalah gunanya dan penjarakan pengedarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved