Breaking News:

Liputan Khusus

Anggota DPR Lucy Kurniasari Dorong Realisasi Insentif Nakes Segera Digenjot

Insentif itu juga bisa menjadi di antara apresiasi atas pengorbanan yang dilakukan nakes di tengah wabah.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad zaimul haq
Foto ilustrasi banner yang menerangkan tentang virus covid-19. Tampak dari jauh petugas medis berpakaian APD lengkap hendak melakukan rapid test massal di salah satu pasar tradisional Kota Surabaya. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lucy Kurniasari, meminta agar realisasi insentif nakes segera digenjot.

Sebab, selain sudah menjadi hak para tenaga kesehatan, insentif itu juga bisa menjadi di antara apresiasi atas pengorbanan yang dilakukan nakes di tengah wabah.

"Pemerintah seharusnya menyelesaikan semua kewajibannya sesuai yang dijanjikan. Hal ini perlu segera dilakukan agar para nakes tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah," kata Lucy, saat dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu (31/7/2021).

Politisi Partai Demokrat ini menyadari, persoalan dan keluhan belum cairnya insentif di daerah memang masih mengemuka.

Tidak berlebihan jika banyak yang menyesalkan realisasi insentif belum sepenuhnya terlaksana.

"Karena itu, sangat beralasan bila para nakes menuntut haknya sebagaimana yang sudah dijanjikan pemerintah. Hak para nakes itu sudah seharusnya mereka terima tanpa berulang memintanya," ucap legislator asal Jatim ini.

Baca juga: Stok Beras di Kabupaten Malang Stabil Selama Pandemi Covid-19

Menurut Lucy, Komisi IX DPR RI yang diantaranya membidangi sektor kesehatan, telah berulang kali melakukan rapat dengan mitra kerja untuk membahas persoalan insentif para nakes.

Bahkan, dalam setiap rapat, Komisi IX kerap mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan hak para nakes tersebut.

Selain itu, dalam rapat dengan mitra, lanjut Lucy, juga masih ditemukan adanya masalah administrasi para nakes yang belum dipenuhi pihak rumah sakit.

Sehingga, pihak rumah sakit harus segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau persoalan administrasi sudah dipenuhi, tidak selayaknya pemerintah menahan hak para nakes tersebut," ucap Lucy yang Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.

Ning Surabaya tahun 1986 itu juga meminta agar pemerintah pusat menegur keras pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban.

Harus dipastikan realisasi segera dilakukan sepenuhnya, agar pemerintah tidak dinilai lamban.

"Karena itu, bayarlah sebelum keringat para nakes kering. Hal ini tentu dipahami dan disadari oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuntas Lucy.

BACA BERITA LIPUTAN KHUSUS LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved