Breaking News:

Berita Malang Raya

Keluarga Penerima di Malang Didesak Melapor, Kalau Temukan Penyunatan Dana Bansos

para pendamping sebenarnya sudah profesional dalam menjalankan tugasnya mendampingi warga miskin penerima bantuan.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Deddy Humana
surya/erwin wicaksono
Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Kabupaten Malang, Aam Achmad Sjaichu. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) bisa melaporkan ke pihak berwajib jika menemui atau menemukan adanya penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial tunai atau BST.

Seruan tersebut disampaikan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Kabupaten Malang, Aam Achmad Sjaichu.

"Laporan pertama memang kepada pendamping seharusnya. Namun jika memang yang dilaporkan pendampingnya, silakan melaporkannya ke Dinas Sosial (Dinsos) atau Korkab. Kami akan langsung turun," ujar Aam ketika dikonfirmasi, Senin (2/8/2021).

Aam menegaskan, para pendamping sebenarnya sudah profesional dalam menjalankan tugasnya mendampingi warga miskin penerima bantuan.

Namun Aam tak menampik jika profesionalitas itu kadang tidak sesuai realita. Seperti halnya kasus penyunatan dana BST di Desa Kanigoro, yang sempat disinggung Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Sebanyak 32 warga Desa Kanigoro mengaku menjadi korban.

Ulah oknum pendamping PKH itu berimbas pada kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 450 juta. Kasus tersebut hingga kini juga masih didalami oleh pihak kepolisian.

"Kejadian itu merupakan kelalaian bersama. Maka kami segera turun langsung dan tidak berusaha membela pendamping. Berusaha untuk jujur dan menjelaskan kepada KPM bahwa ia memiliki hak untuk menerima PKH. Dan (KPM) juga bisa menerima perlakuan seperti KPM yang lain," beber Aam.

Atas temuan yang sudah terjadi, Aam memaknai peristiwa tersebut sebagai sebuah pembelajaran agar semakin amanah dalam mengemban tugas. Karena itu ia mengajak para KPM aktif melaporkan jika menemui pelanggaran.

“Karena kami juga tidak mungkin jika harus memeriksa satu per satu. Jumlahnya saja mencapai 82.000 KPM,” pesan Aam.

Terkait kelanjutan nasib pelaku dugaan penyunatan dana bansos, Aam mengaku bila yang bersangkutan telah dipecat dari pekerjaannya sebagai pendamping PKH.

"Yang bersangkutan juga sudah dipecat dan sudah diproses hukum. Regulasi yang ketat untuk memastikan agar pendamping PKH ini memang hanya bekerja sebagai pendamping," papar Aam. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved