Breaking News:

Berita Batu

Komnas PA Siap Hadiri Gelar Perkara Kasus JE di Polda Jatim Agustus Besok

Arist mengatakan, gelar perkara ini untuk menemukan kebenaran materiil serta kepentingan penyidikan terhadap kasus kejahatan seksual oleh terlapor.

Penulis: Benni Indo | Editor: Anas Miftakhudin
SURYA.co.id/Benni Indo
Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait memberikan keterangan kepada pers di lobi depan Polres Batu, Rabu (9/6/2021). Arist mengatakan, kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus yang terjadi di Sekolah SPI. 

SURYA.CO.ID I BATU - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengabarkan gelar perkara kasus dugaan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap alumni SMA Selamat Pagi Indonesia akan bakal digelar Polda Jatim 5 Agustus mendatang.

Arist mengatakan, gelar perkara ini untuk menemukan kebenaran materiil serta kepentingan penyidikan terhadap kasus kejahatan seksual oleh terlapor yakni JE.

Arist menyambut baik rencana gelar perkara tersebut.

Pasalnya, kasus sempat dianggap berhenti oleh Komnas PA selama lebih dari 40 hari.

"Kami mengapresiasi Kasubdit Renakta Polda Jatim yang kembali melanjutkan penanganan perkara. Walaupun sempat 'parkir' 62 hari di Polda Jatim,” ucap Arist, Jumat (30/7/2021).

Menurut Arist, tak ada kata terlambat dalam mengusut tindakan serangan persetubuhan kepada anak yang masuk kategori kejahatan luar biasa.

Hal ini demi kepentingan terbaik anak dan keadilan hukum bagi korban.

Arist mengaku mendapatkan informasi, gelar perkara nanti akan menghadirkan pelapor, kuasa hukum dari korban.

Selain itu ada tim dari Komnas PA yang turut memberikan pendampingan kepada korban sedari awal kasus hingga perkara bergulir ke ranah hukum sejak 29 Mei lalu.

Melalui proses gelar perkara ini diharapkan bisa menemukan unsur kebenaran materil untuk meningkatkan status terduga pelaku dari saksi menjadi tersangka.

Arist menambahkan, jika dalam gelar perkara kelak menemukan kebenaran materil atas laporan korban, maka berkas dan terduga pelaku dapat ditahan dengan ancaman pasal berlapis  sesuai ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Laksana Kebiri Suntik Kimia (kastrasi).

Dengan ancaman 10 tahun pidana penjara minimal dan maksimal 20 tahun dan seumur hidup bahkan dapat diancam dengan  hukuman pidana mati.

Arist pun meyakini kalau unsur-unsur untuk membuktikan tindakan terlapor sudah cukup kuat.

Ia pun berpendapat dengan bukti-bukti yang cukup itu, terlapor bisa ditahan.

"Sesungguhnya unsur kebenaran materil penyidikan dan alat bukti petunjuk sudah cukup untuk menjadikan kasus ini sebagai tindak pidana khusus dan luar biasa (extraordinary crime),” ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved