Breaking News:

Berita Surabaya

Drama Legalisasi Ganja di Meksiko, Belanda dan Indonesia

pemerintah kota Amsterdam membuka coffee shop menjual narkotika jumlah terbatas untuk kepentingan pribadi sebagai proses identifikasi penyalahguna.

Penulis: Anas Miftakhudin | Editor: Anas Miftakhudin
foto: ist
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, dan Dosen FH Universitas Trisakti. 

Oleh Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar
Mantan Kepala BNN

SURYA.CO.ID I SURABAYA -Banyak pihak ingin ganja dilegalkan untuk kepentingan pribadi baik di dunia maupun di indonesia, termasuk di Meksiko yang saat ini sedang terjadi drama legalisasi ganja untuk kepentingan pribadi.

Meksiko mengalami drama dalam proses legalisasi ganja karena larangan ganja dalam UU Narkotika Meksiko ditafsirkan banyak pihak, melibatkan Mahkamah Agung, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Senat, dalam membahas kepemilikan ganja untuk kepentingan pribadi.

Narkotika dalam sistem hukum di Meksiko masuk yuridiksi hukum pidana, kepemilikan narkotika dilarang dan diancam secara pidana, hampir sama dengan di indonesia masuk dalam yuridiksi hukum pidana.

Drama legalisasi ganja, diawali oleh keputusan pengadilan yang mencabut larangan ganja untuk kepentingan pribadi yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Kemudian Majelis Rendah menyetujui RUU legalisasi ganja secara terbatas untuk kepentingan pribadi.

RUU tersebut akan memungkinkan konsumen individu membawa ganja hingga 28 gram dan menanam 6 tanaman ganja. Ganja dapat dibeli oleh mereka yang berusia 18 tahun pada penjual ganja yang berlisensi.(Maret 2021)

Drama legalisasi ganja tersebut menggambarkan betapa pentingnya knowing the facfs about drugs abuse and illicit trafficking bagi Legeslatif, eksekutif dan yudikatif

Bagaimana tidak, pengadilan mencabut larangan ganja dengan kepemilikan secara terbatas untuk kebutuhan pribadi dan mengeluarkan keputusan agar Pemerintah Meksiko memberikan izin kepada masyarakat yang ingin menanam ganja dalam jumlah terbatas untuk penggunaan pribadi.

Keputusan mencabut larangan ganja, menurut Jose' Miquel Vivanso Direktur Human Rights Watch, karena larangan ganja dianggap merugikan hak asasi manusia, hanya karena kepemilikan sedikit ganja untuk keperluan pribadi membuat orang dipenjara.

Keputusan pengadilan tersebut menabrak UU narkotika Meksiko dan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya sebagai sumber hukum di negara tersebut. Dimana kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi berdasarkan konvensi dilarang, dan diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved