Breaking News:

Heboh Gagal Vaksin Covid-19 karena Tak Bawa Fotokopi e-KTP, Begini Penjelasan Kemenkes

Jagat media sosial Twitter tengah dihebohkan keluhan warganet yang gagal menerima vaksin Covid-19 karena tidak membawa fotokopi e-KTP. 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
kompas.com
Ilustrasi e-KTP yang selesai dicetak. 

2. Pendataan bottom-up

- Dilakukan secara kolektif oleh instansi/badan usaha/lembaga/organisasi maupun oleh perangkat daerah, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19 dan dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi.
- Data yang telah dikumpulkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis pekerjaan, nomor kontak yang dapat dihubungi (nomor handphone) dan alamat tempat tinggal sasaran.
- Konfirmasi data sasaran dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi kepada PIC yang ditunjuk oleh masing-masing instansi/badan usaha/lembaga/organisasi maupun perangkat daerah, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19, dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi.

Penetapan sasaran vaksinasi

Sementara untuk penetapan sasaran vaksinasi dilakukan melalui:

- Data yang telah divalidasi dimasukan ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 untuk dibuat e-ticket vaksinasi.
- Penetapan status sasaran vaksinasi dapat dilihat pada Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 (https://pedulilindungi.id/).
- Dalam hal sasaran individu sesuai tahapan belum terdaftar oleh instansi/badan usaha/lembaga/organisasi maupun oleh perangkat daerah, Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19, dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi, maka dapat dilakukan pendataan melalui aplikasi PCare Vaksinasi, atau aplikasi lainnya yang ditetapkan kemudian dengan verifikasi data NIK dan bukti pendukung lainnya sesuai kriteria sasaran per tahapan vaksinasi.

Selanjutnya, apabila terdapat perbedaan data dan jumlah sasaran yang dilaporkan dan direkapitulasi, maka dilakukan rekonsiliasi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved