Breaking News:

Syarat BLT Subsidi Gaji Diminta Lebih Longgar, Serikat Buruh: Jangan Pakai Data BPJS Ketenagakerjaan

Syarat dapat bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji diminta lebih longgar oleh Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Sirega

Editor: Musahadah
SURYA.co.id
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 diprediksi akan cair. Serikat buruh minta syarat mendapat BLT Subsidi Gaji tidak mengacu data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

SURYA.CO.ID - Syarat dapat bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji diminta lebih longgar oleh Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar

Sebelumnya, BLT subsidi gaji hanya diberikan bagi pekerja yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Timboel berharap nantinya BLT Subsidi gaji ini menyasar pada seluruh pekerja yang terdampak PPKM Darurat sehingga daya beli bisa tetap terjaga.

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang akan dibantu benar-benar pekerja yang terdampak, tidak lagi menggunakan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami dampak masa pandemi ini,” kata Timboel dalam siaran pers, Selasa (20/7/2021).

Tak hanya BLT subsidi gaji, Timboel juga berharap bantuan sosial lain segera disalurkan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan insentif untuk usaha mikro.

Baca juga: Cara Cek Nama Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,2 Juta di Kemnaker.go.id

Menurut OPSI, percepatan penyaluran bansos perlu dilakukan menyusul keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

“PPKM darurat sebelumnya belum menurunkan signifikan kasus Covid-19, kematian masih di atas angka 1.000, dan Rumah Sakit belum kembali normal. Perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 diharapkan benar-benar menurunkan kasus positif secara signifikan,” kata.

OPSI juga meminta agar pemerintah serius mempercepat proses vaksinasi sehingga target 1 juta vaksinasi per hari dapat tercapai.

Sebelumnya, PPKM Darurat diperpanjang oleh Presiden hingga 25 Juli 2021.

Perpanjangan selama 5 hari ini dilakukan karena angka kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved