PPKM Darurat

Pemerintah Kota Kediri Siap Jalankan PPKM Level 4 

Pemerintah Kota Kediri akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat untuk menjalankan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021. 

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Parmin
surya.co.id/didik mashudi
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar siap melaksanakan PPKM Darurat level 4. 

SURYA.co.id | KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat untuk menjalankan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021. 

Sejauh ini Pemerintah Kota Kediri telah melakukan penanganan Pandemi Covid-19 mulai dari hulu hingga hilir.

Penanganan di hulu seperti halnya pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan, sementara penanganan di hilir berupa pelayanan isolasi mandiri, pelayanan isolasi terpusat dan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

“Kalau penanganan di hulu tidak dilakukan secara maksimal, maka di hilirnya kita tidak mampu mengatasinya.

Berapapun penambahan jumlah tempat tidur yang akan kita sediakan tidak akan mampu menampung jumlah pasien covid yang dirawat di rumah sakit apabila penanganan di hulu tidak dilakukan secara maksimal,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Rabu (21/7/2021).

Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Level 4 sampai 25 Juli 2021, serta akan dilonggarkan secara bertahap pada 26 Juli 2021 jika kasus Covid-19 turun.

Walikota juga menyampaikan bahwa penanganan dampak sosial dari kebijakan ini harus diatasi. 

Pemerintah Kota Kediri telah memberikan bantuan berupa paket sembako dan multivitamin serta obat-obatan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. 

Kemudian bagi masyarakat yang terdampak diberikan bantuan langsung tunai melalui Kartu Sahabat. 

Selain itu Pemerintah Kota Kediri juga mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli melalui gerakan saling berbagi, ada Korpri Berbagi, Si Jamal, Batman (Bantuan Isoman) yang sudah disupport banyak komunitas dan lembaga. 

Walikota juga selalu mengingatkan kepada petugas lapangan saat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

“Saya juga minta yang di lapangan tetap tegas dan santun, jangan keras dan kasar,” tambahnya.

Sementara secara detail pada perpanjangan PPKM Darurat ini, Pemerintah Pusat mengaturnya dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021.

Diantaranya melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Selain itu, 100 persen work from home  (WFH) di sektor non esensial.  

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved