Breaking News:

Berita Sidoarjo

Proses Vaksinasi Rawan Tularkan Covid-19, Pemkab Sidoarjo Diminta Perketat Prokes

Mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri harus diperhatikan. Termasuk kebutuhan obat, vitamin, dan kebutuhan penting lainnya.

Penulis: M Taufik | Editor: Deddy Humana
surya/m taufik
DPRD Sidoarjo menggelar rapat bersama sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (20/7/2021). 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Komisi DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo agar lebih maksimal dalam membuat skenario vaksinasi untuk warga. Jangan sampai, gara-gara skema yang kurang matang, program vaksinasi justru menimbulkan kerumunan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, perencanaan sejak awal sampai penyiapan segala sarana dan prasarana dalam proses vaksinasi sangat penting. Ketika perencanaannya bagus, kemudian pelaksanaannya juga bagus, tentu hasilnya juga akan bagus.

“Vaksinasi memang sangat penting agar segera terbentuk herd immunity di Sidoarjo. Namun pelaksanaannya juga tidak boleh sembarangan,” kata Dhamroni, Selasa (20/7/2021).

Sistem pendaftaran atau pendataan peserta vaksinasi diharapkan bisa ditata dengan baik di semua lini. Termasuk ketika digelar vaksinasi massal atau vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit.

“Penerapan protokol kesehatan di lokasi penyuntikan vaksin juga harus benar-benar dijaga. Jangan sampai menimbulkan kerumuanan. Kan berbahaya, tujuannya disuntik vaksin agar terhindar dari virus, malah tertular virus ketika proses vaksinasi. Jangan sampai itu terjadi,” ujar politisi PKB tersebut.

Agar vaksinasi berjalan baik dan hasilnya seperti yang diharapkan, Dhamroni menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus diimbangi dengan proses pelaksanaan yang baik pula.

Apalagi virus yang sedang menyebar di Sidoarjo dan berbagai daerah lain sekarang ini terbilang sangat berbaahaya karena mudah sekali menular.

Komisi D juga mendorong agar pelaksanaan vaksinasi di semua puskesmas bisa ditata dengan sistem yang bagus, yang sejalan dengan program pemerintah. Beda puskesmas, sistemnya harus sama.

Bukan beda puskesmas polanya juga beda-beda, yang ujungnya malah membingungkan masyarakat.

“Di lapangan, masing-masing puskesmas yang melaksanakan vaksinasi di Sidoarjo selama ini memiliki regulasi yang berbeda dalam pelaksanaan program vaksinasi. Ini harus diseragamkan, untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat," lanjutnya.

Pihaknya juga menyarankan agar setiap warga yang akan mengikuti vaksinasi untuk melampirkan hasil tes Covid-19 dengan hasil negatif. Minimal hasil tes tersebut dibuktikan dengan hasil rapid test antigen.

Sehingga saat pelaksanaan vaksinasi pun semua yang terlibat juga merasa aman, baik warga ataupun vaksinatornya.

Terkait penanganan pendemi covid-19 di Sidoarjo, Komisi D juga meminta agar Pemkab Sidoarjo bisa memberikan perhatian lebih terhadap para warga yang teridentifikasi positif terpapar Covid-19 namun tergolong OTG (orang tanpa gejala).

Mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri harus diperhatikan. Termasuk kebutuhan obat, vitamin, dan kebutuhan penting lainnya.

“Pemerintah harus menambah perhatiannya kepada warga yang sedang isoman. Mereka juga harus dipantau secara masif dan terus mendapat pendampingan untuk memantau kondisi kesehatannya. Jangan sampai mereka hanya dibiarkan saja, kasihan,” ujarnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved