Breaking News:

Virus Corona di Surabaya

PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo memastikan kalau PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Kepastian itu disampaikan Joko Widodo dalam pernyataan terba

Penulis: Adrianus Adhi | Editor: Adrianus Adhi
Sekretariat Kabinet
Presiden Joko Widodo 

SURYA.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan kalau PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Kepastian itu disampaikan Joko Widodo dalam pernyataan terbarunya, Selasa 20 Juli 2021.

"Maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Joko Widodo dalam video pernyataan terbarunya.

Dalam penjelasan terbaru tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut Pasar Tradisional akan menjadi sektor utama yang akan mengalami kelonggaran pasca PPKM Darurat.

Walau demikian, jam operasional dan jumlah pengunjung pasar traddisional dibatasi. Jam Operasional maksimal mencapai 20.00 dan jumlah pengunjung mencapai hanya diperbolehkan mencapai 50 menit saja.

"Yang pengaturan, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah," kata Joko Widodo.

Baca juga: Surabaya Kekurangan Rp 246 Miliar untuk Tangani Covid-19, Warga Surabaya Mulai Diajak Berdonasi

Baca juga: Update Virus Corona Surabaya 20 Juli 2021 Jelang Akhir PPKM Darurat, Tambah 1.311 Positif Covid-19

Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, jasa pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, jasa cuci kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

“Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit,” tambah Presiden.

Sekadar diketahui, PPKM Darurat dimulai pemerintah pada 3 Juli 2021. Dalam pernyataan terbaru, Presiden Joko Widodo menegaskan kalau kebijakan PPKM darurat adalah hal yang tak bisa dihindari.

Keputusan itu untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya.

Selama pelaksanaan PPKM darurat selama dua pekan lebih, lanjut Presiden, menunjukkan perkembangan positif dalam pengendalian kasus Covid-19.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved