Breaking News:

PPKM Darurat

Forkas Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Indeks Manufaktur Nasional di Tengah PPKM Darurat

Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur (Forkas Jatim) meminta pemerintah melakukan perbaikan indeks manufaktur nasional.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Parmin
SURYA.CO.ID/Ahmad Zaimul Haq
Ketua Forkas Jatim, Eddy Widjanarko saat meninjau pameran bangga buatan Indonesia yang digelar beberapa waktu yang lalu oleh Forkas Jatim. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur (Forkas Jatim) meminta pemerintah melakukan perbaikan indeks manufaktur nasional di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal ini agar ekonomi dan industri tidak sampai kembali terpuruk seperti pertengahan tahun 2020 lalu.

Ketua Umum Forkas Jawa Timur, Eddy Widjanarko di Surabaya, mengatakan upaya perbaikan indeks manufaktur dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Kami minta pemerintah agar kebijakan yang akan diberlakukan dalam rangka menekan laju pandemi Covid -19 dengan cara memperbaiki indeks manufaktur nasional, supaya jangan sampai kembali terpuruk seperti pertengahan tahun 2020," kata Eddy, Selasa (20/7/2021).

Eddy yang juga Ketua Umun Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur itu mengatakan, perbaikan indeks manufaktur menjadi sangat penting bagi kepentingan nasional dalam rangka mempertahankan kenaikan PDB, trade balance serta stabilitas pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi.

"Oleh karena itu, kebijakan perpanjangan PPKM Darurat nantinya sebaiknya tetap memperhatikan eksistensi pelaku usaha manufaktur yang kegiatan produksinya memiliki komitmen supply chain produksi dengan industri lain, baik di dalam negeri maupun tujuan ekspor," jelas Eddy.

Pihaknya juga meminta agar perpanjangan kebijakan PPKM Darurat nantinya tetap mengizinkan operasional industri perusahaan, manufaktur dengan syarat-syarat.

Seperti tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional.

Mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kemenperin.

"Ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk industri perusahaan manufaktur, sebab apabila mereka memiliki komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari," jelas Eddy.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengizinkan industri manufaktur sektor nonessensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan dan 10 persen karyawan penunjang operasional, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

"Bilamana karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksin minimal 1 kali, dan melaporkan kegiatan secara berkala pada Kemenperin," katanya.

Ia juga mendorong, percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas Kesehatan masyarakat (Fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care vaksinasi oleh BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.

"Pemerintah perlu meminta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek untuk membantu penyelenggaraan vaksin dan pemberian vitamin dan obat-obatan secara gratis kepada karyawan," tandas Eddy.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved