Breaking News:

Berita Lumajang

PPKM Darurat Juga Hentikan Aliran Pasir Keluar Daerah, Pemilik Tambang di Lumajang Resah

Sementara Fairuz, pengusaha tambang lain menilai pembatasan tersebut dapat dipatuhi semua pelaku pertambangan.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Deddy Humana
surya/tony hermawan
Salah satu armada truk pasir beraktivitas di kawasan Jatian, Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Lumajang, beberapa waktu lalu. 

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Siapa pun tahu bagaimana kualitas pasir Lumajang, sehingga bahan bangunan dari aliran sungai lahar Gunung Semeru itu menjadi pendapatan daerah yang besar. Hanya, saat ini sektor pertambangan pasir di Lumajang sedang resah, lantaran selama PPKM darurat semua distribusi pasir keluar daerah dilarang.

Pelarangan distribusi pasir keluar daerah itu dibuat setelah Lumajang mendapat status zona hitan dalam penerapan PPKM darurat. Penilaian ini diartikan bahwa selama menerapkan PPKM darurat, Lumajang kurang efektif mengurangi mobilitas warga.

Imbas penilaian itu, polisi makin memperbanyak pengetatan. Selain memperluas penutupan jalan protokol, aktivitas pertambangan juga dibatasi. Selama PPKM darurat berlaku sopir truk dilarang mendistribusikan pasir hingga ke luar kota.

Jamal Abdullah Alkatiri, salah satu pengusaha pasir di Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh mengaku kali pertama mengetahui penerapan itu, Selasa (13/7/2021). Saat itu, petugas dari Polsek Tempeh mendatangi lokasi tambang pasirnya dan menginformasikan aturan tersebut.

"Kemarin polisi datang untuk sosialisasi, mulai sekarang truk-truk disuruh libur pengiriman ke luar kota. Katanya ini berlaku di semua lokasi tambang," tutur Jamal, Rabu (14/7/2021).

Pembatasan tersebut, kata Jamal, tentu berdampak pada kelangsungan bisnis pertambangan pasir. Karena larangan tersebut, pengiriman pasir sekarang hanya bisa sampai di stockpile, atau paling mentok melayani pengiriman lokal.

"Kalau aktivitas di tambang masih boleh. Yang bisa kami lakukan sekarang ambil pasir terus kirim ke stockpile, kalau gak gitu ya melayani pengiriman sekitar Lumajang," ujarnya.

Sementara Fairuz, pengusaha tambang lain menilai pembatasan tersebut dapat dipatuhi semua pelaku pertambangan. Karena diakui Fairuz, tingginya mobilitas pengiriman luar kota dikhawatirkan sopir menjadi rawan terpapar Covid-19 karena sekarang penularannya melonjak tajam.

Meski begitu, ia berharap pemerintah memberlakukan pembatasan ini hanya sampai 20 Juli 2021. Sebab jika aturan itu diperpanjang dipastikan menganggu kestabilitas bisnis pertambangan.

"Banyak dari kami (pebisnis tambang pasir) yang sudah bermitra dengan proyek-proyek nasional. Tentu saja aturan membuat pengiriman terlambat.Kalau bisa (PPKM darurat) cukup hanya sampai tanggal 20 saja," ujar Fairuz. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved