Breaking News:

Berita Banyuwangi

Para Kades di Banyuwangi Minta Sepeda Motor NMax, Ketua Asosiasi BPD: Mencederai Nurani Rakyat

BPD sangat menyayangkan aksi sekelompok para kepala desa di Banyuwangi yang meminta sepeda motor Yamaha NMAX untuk kendaraan operasional

Penulis: Haorrahman | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Haorrahman
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Latief. 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat menyayangkan aksi para kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAB) yang meminta sepeda motor Yamaha NMAX untuk kendaraan operasional di tengah masa pandemi seperti ini.

Sebelumnya, ASKAB bahkan meminta hearing pada DPRD Banyuwangi pada Senin (5/7/2021), yang salah satu tuntutannya meminta sepeda motor Yamaha NMAX sebagai kendaraan operasional.

"Banyak yang menyampaikan kepada saya prihatin terhadap tuntutan yang disuarakan ASKAB yang mendesak pemkab untuk membelikan setiap kepala desa satu unit sepeda motor matic NMAX," kata Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Latief, Selasa (6/7/2021).

Menurut Rudi, tidak hanya para anggota BPD dan masyarakat, namun juga dari kalangan kepala desa sendiri mengaku prihatin dengan aksi ASKAB tersebut.

"Di media sosial juga tidak sedikit yang menyayangkan aksi tuntutan tersebut," katanya.

"Tuntutan sepeda motor NMAX yang harganya lebih dari Rp 25 juta per unit, pasti mencederai nurani rakyat. Hal ini juga membuat banyak sekali kades lainnya turut menanggung malu, karena realitanya tidak semua kades mendukungnya," tambahnya.

Rudi mengatakan, jika memang di suatu desa benar-benar membutuhkan kendaraan untuk tujuan meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, mestinya hal itu bisa dengan mudahnya tersepakati dalam musyawarah desa yang pada akhirnya bisa dianggarkan melalui APBDes setempat.

"BPD dan masyarakat juga tidak keberatan menyetujuinya jika memang butuh. Namun lain halnya jika itu hanya kebutuhan kades, belum tentu BPD menyepakatinya," kata pria asal Genteng Banyuwangi itu.

Menurut Rudi, sebenarnya bisa memahami bahwa menyampaikan aspirasi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun penyampaian aspirasi seyogyanya mempertimbangkan timing dan kewajaran.

"Saat ini kita sedang dalam masa pagebluk sekaligus paceklik akibat Covid-19. Situasi dan kondisi kedaruratannya teramat sangat mengganggu stabilitas anggaran pemerintah pusat, daerah bahkan hingga desa," kata Rudi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved