Breaking News:

Pengamat Ekonomi: Permenperin 03/2021 Perkeruh Industri Gula, Swasembada Gula makin Kehilangan Arah

Cita-cita swasembada gula negeri ini masih jauh dari harapan. Hal ini karena cita-cita itu masih terhambat oleh berbagai persoalan.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Parmin
Foto: istimewa
Ilustrasi gula rafinasi. Pengamat menyebut cita-cita Indonesia swasembada gula masih jauh dari harapan. 

 
SURYA.co.id | SURABAYA - Cita-cita swasembada gula negeri ini masih jauh dari harapan. Hal ini karena cita-cita itu masih terhambat oleh berbagai persoalan yang melilit.

"Mulai dari regulasi yang bersifat sektoral, efisiensi pabrik gula yang rendah, keterbatasan lahan, tidak adanya terobosan teknologi baru, pengembangan produk tunggal, dan relasi petani-pabrik gula yang kian renggang," kata Khudori, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Minggu (4/7/2021).

Di lain pihak, pemisahan pasar antara Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri akan selalu menciptakan persoalan. Produk yang secara fisik hampir sama dan harus dijual di pasar berbeda membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat.

Sementara, faktor pengawasan itulah yang menjadi titik lemah selama ini.

Hadirnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional menambah rumit masalah yang sudah kompleks.

"Swasembada gula memerlukan ketersediaan perkebunan tebu yang memadai. Untuk mencapai swasembada gula konsumsi sekurang-kurangnya dibutuhkan tambahan lahan baru 200 ribu hektare," jelas Khudori.

Sementara untuk mencapai swasembada gula konsumsi dan gula industri, perlu tambahan lahan 600 ribu hektare. Dari tahun ke tahun lahan tebu terus berkurang, dan saat ini hanya 410-an ribu hektare.

"Regulasi yang tidak dijalankan secara konsisten dan tidak berpihak pada petani merupakan salah satu penyebab penurunan kebun tebu," ujarnya.

Pabrik gula baru atau perluasan yang seyogyanya bermitra dengan petani tebu atau memiliki lahan tebu sendiri justru tidak memenuhi kewajiban tersebut. Karena pengawasan lemah, mereka lolos dari sanksi.

“Industri gula merupakan salah satu komoditas yang banyak aturan (over regulated), terutama di hilir," ungkap Khudori.
Ironisnya, sebagian besar aturan itu tidak dilaksanakan secara konsisten. Karena dinilai tak efektif, dibuat aturan baru. Padahal, masalahnya ada pada pelaksanaan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved