Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Hari ini PPKM Darurat Resmi Berlaku di Jatim, Khofifah: Ini Upaya Bersama untuk Perlindungan Warga

Gubernur Khofifah: Untuk membantu kelancaran semua tugas ini, maka mulai tanggal 3 - 20 Juli setiap hari jam 10.00 - 11.00 dilaksanakan doa bersama

Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya, KH Abdul Hamid Abdullah menggelar doa bersama demi kelancaran pelaksanaan PPKM Darurat. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat akan melonjaknya angka konfirmasi positif Covid-19, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa Timur.

SK Gubernur tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Joko Widodo, sekaligus atas adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali yang juga telah terbit di hari yang sama.

Sesuai yang tertera di dalam Inmendagri No 15 th 2021 dan SK Gubernur Jatim tersebut, PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali akan mulai diberlakukan pada 3 Juli dan berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang.

Atas pemberlakuan PPKM Darurat ini, Gubernur Khofifah meyakinkan masyarakat, bahwa langkah PPKM Darurat merupakan upaya penyelamatan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak panik maupun khawatir dengan adanya PPKM Darurat.

“Bismillah, kita melaksanakan mulai hari ini, tanggal 3 sampai 20 Juli PPKM Darurat. Saya ingin menyampaikan, bahwa ini bukan pembatasan semata, tapi ini penyelamatan dan perlindungan warga,” ungkap Gubernur Khofifah dalam arahannya saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi PPKM Darurat yang digelar secara virtual pada Jumat (2/72021) malam.

Gubernur Khofifah menekankan, bahwa kata pembatasan yang terkesan restriktif, sesungguhnya adalah dari regulasinya. Karenanya, ia menegaskan bahwa Macro Policy yang diambil baik oleh Pemerintah Pusat hingga daerah adalah dalam rangka penyelamatan dan perlindungan masyarakat.

Dengan memahami tujuan dari pelaksanaan PPKM Darurat ini, diharapkan masyarakat bisa mendukung dan bekerja sama penuh atas upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di wilayahnya.

"Untuk membantu kelancaran semua tugas ini, maka mulai tanggal 3 sampai 20 Juli setiap hari jam 10.00 - 11.00 WIB dilaksanakan doa bersama. Selain untuk kelancaran pelaksanaan PPKM Darurat, juga mendoakan para nakes, anggota TNI- POLRI yang bertugas di lapangan serta doa untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 serta almarhumin. Mereka bisa mendaftar di web masjid nasional Al-Akbar, begitu pula keluarga almarhumin," lanjut Gubernur khofifah menjelaskan.

Lebih lanjut, kepada para bupati/wali kota, polres dan dandim di daerah, Gubernur Khofifah meminta adanya breakdown terhadap regulasi yang ada. Para forkopimda kabupaten/kota sebagai ujung tombak, diharapkan bisa memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya.

“Dengan diterbitkannya Inmendagri dan SK Gubernur tentang PPKM Darurat, mohon regulasi-regulasi ini bisa di breakdown di masing-masing lini. Bupati/wali kota, dandim, kapolres ini adalah ujung tombak dalam memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat,” pesan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved