Breaking News:

Berita Malang Raya

Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Aturan Baru Terkait Kegiatan Masyarakat di Kota Malang

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun membuat aturan baru untuk membatasi pergerakan masyarakat.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/rifky edgar
Suasana di Pasar Madyopuro Kota Malang di tengah pandemi covid-19. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Kasus penyebaran Covid 19 di Kota Malang terus mengalami peningkatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun membuat aturan baru untuk membatasi pergerakan masyarakat.

Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Ketentuan tersebut diberlakukan untuk masyarakat umum, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan lingkup perkantoran.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan sesuai instruksi dari Kemendagri, mengenai pemberlakukan kembali PPKM Mikro.

"Tujuannya untuk mengendalikan kasus Covid 19 di Kota Malang. Kami lakukan pengetatan di PPKM Mikro," ujarnya, Minggu (27/6/2021).

Dalam surat edaran tersebut, mengatur beberapa kegiatan masyarakat. Seperti kegiatan usaha, kegiatan ibadah, sosial, hingga kerja.

Baca juga: Jam Operasional Puskesmas di Kota Batu Mulai Dibatasi, Berlaku Selama Dua Pekan

"Kegiatan kerja dibagi dengan 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Sedangkan, untuk tempat usaha seperti mall dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB saja. Sementara, kapasitas di tempat makan/restauran dibatasi 50 persen," jelasnya.

SE baru tersebut juga mengatur masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan lurah dengan tanda tangan basah/elektronik. Serta, harus menyertakan identitas diri calon pelaku perjalanan.

"Sementara bagi perangkat wilayah yakni lurah, melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam. Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sutiaji menegaskan, Kota Malang tidak akan menggunakan instruksi pusat terkait anjuran penerapan jam malam.

"Untuk jam malam kami tidak (lakukan). Memang ada permintaan pusat, tapi saya kemarin sudah sempat kontak dengan Dirjen (di Kementerian Dalam Negeri) bahwa itu bisa diserahkan ke masing-masing daerah (penerapan kebijakan jam malam)," terangnya.

Dirinya mengaku, penerapan jam malam dikhawatirkan bakal mempengaruhi berbagai aspek, terutama perekonomian masyarakat Kota Malang.

"Makanya, kami lebih memilih mengetatkan aturan di PPKM Mikro nya. Nanti akan ada juga operasi gabungan hingga swab antigen acak, jika diperlukan. Percepatan vaksinasi juga kami tingkatkan," pungkasnya.

BACA BERITA MALANG RAYA LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved