Breaking News:

Berita Nganjuk

Upaya Perbaikan Kinerja, Dinas PMD Nganjuk Intensif Monitoring Administrasi Pemdes

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk intensif monitoring tertib administrasi Pemerintah Desa (Pemdes).

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Parmin
Foto: humas pemkab nganjuk untuk surya.co.id
Tim monitoring tertib administrasi Pemerintah Desa dari Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sedang memerika berkas pembukuan administrasi Desa, Rabu (23/6/2021). 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk intensif monitoring tertib administrasi Pemerintah Desa (Pemdes).

Hal itu dilakukan Dinas PMD melalui setiap Pemerintah Kecamatan yang salah satunya Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Camat Gondang Kabupaten Nganjuk, Darmanto menjelaskan, tujuan monitoring tertib administrasi Pemdes tersebut sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan kinerja. Terutama, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kegiatan monitoring itu sendiri diawali dengan pengarahan umum terlebih dahulu. Berikutnya dilakukan pengecekan administrasi masing-masing bidang.

Seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang kemasyarakatan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat," kata Darmanto, kemarin.

Sementara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Gondang, Ginok Mariyatin menambahkan, monitoring yang dilakukan juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

Seperti dari sisi adminstrasi pemdes, kemudian juga untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh pemdes.

"Upaya itu sekaligus untuk mengingatkan Pemdes agar lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya," ucap Ginok.

Dalam monitoring tertib administrasi Pemdes, tambah Ginok, ada beberapa berkas yang harus disiapkan pihak Pemdes.

Seperti buku keuangan desa, buku administrasi desa dan daftar kegiatan sarana prasarana (sarpras) beserta laporan pertangungjawaban (LPj). Berikutnya buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Untuk laporan PBB itu menjadi yang utama karena untuk meningkatkan pemasukan. Bila pendapatan pajak rendah maka akan dievaluasi oleh tim mulai per blok.

Siapa yang masih kosong dan siapa yang sudah lunas, semuanya akan dilihat dan dievaluasi," tutur Ginok.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved