Breaking News:

Virus Corona di Jatim

Tekan Angka Sebaran Covid-19 Antardaerah, Pemerintah Disebut Perlu Tingkatkan Koordinasi

Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto, menilai kerjasama antarpemerintah daerah diperlukan.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
SURYA.co.id/Bobby Constantine Koloway
Penyekatan rapid antigen di gerbang jembatan Suramadu, Kamis (10/6/2021). Petugas melakukan rapid antigen terhadap pengendara dari kabupaten Bangkalan Madura yang masuk ke Surabaya. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Angka kasus Covid-19 di Jawa Timur kembali melonjak pertengahan tahun ini.

Sejumlah pakar kebijakan publik pun menilai hal ini bisa diredam dengan koordinasi antarpemangku kepentingan. 

Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, telah menetapkan target batas waktu.

Indonesia harus mengendalikan pandemi Covid-19 pada 17 Agustus mendatang. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto, menilai kerjasama antarpemerintah daerah sangat diperlukan.

Terutama, terkait partisipasi masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan serta mentaati aturan-aturan PPKM skala mikro.

Ia menilai sinergi antara Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten yang bisa ditingkatkan.

"Banyak yang kurang koordinasi. Contoh yang nyata adalah kasus penyekatan di Suramadu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

Andri mengatakan, penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya memunculkan gaduh dan pro dan kontra. Pelaksanaan swab antigen menjadi tak efektif. 

Padahal, langkah Pemkot Surabaya dalam merespons munculnya varian alpa, beta, dan delta di Bangkalan sudah sewajarnya dilakukan. Ini dilakukan juga arahan dari Pemprov Jatim. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved