Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Penyekatan Suramadu Dibongkar, Gubernur Khofifah: Berarti SIKM Sudah Dianggap Efektif dan Maksimal

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dibongkarnya pos penyekatan di akses Jembatan Suramadu, Rabu (23/6/2021).

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara di Galaxy Mall Surabaya, Rabu (23/6/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dibongkarnya pos penyekatan di akses Jembatan Suramadu, Rabu (23/6/2021).

Menurutnya, jika pos penyekatan itu sudah dibongkar, artinya sistem Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diterapkan Pemkab Bangkalan sudah dianggap efektif.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat diwawancara usai melakukan peninjauan vaksinasi di Galaxy Mall Surabaya, Rabu siang.

Ia mengatakan, bahwa yang paling tahu kondisi warga Bangkalan dan sistem pengawasan warganya tentu saja adalah Pemkab Bangkalan. Menurutnya, Pemprov Jatim maupun Kodam V Brawijaya dan juga Polda Jatim adalah support system.

“Kami kan sudah melakukan pemetaan. Pemetaannya adalah ada 4 zona merah di empat kecamatan di Bangkalan. Empat Kecamatan itu adalah Kecamatan Kota, Kecamatan Geger, Kecamatan Klampis, Kecamatan Arosbaya. Dan ditambah zona oranye yang berhimpit langsung dengan 2 kecamatan yang sudah Zona Merah dan yaitu Kecamatan Burneh,” terang Khofifah.

Di lima kecamatan itu, saat ini telah diberikan interfrensi oleh Pemprov Jatim. Mulai pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro, mendirikan posko-posko PPKM Mikro dan juga bantuan keperluan logistik untuk penegakan protokol kesehatan. Selain itu juga diwajibkan swab antigen untuk pengurusan SIKM bagi yang akan keluar Bangkalan. Sistem itu khususnya diberlakukan di delapan desa di lima kecamatan tersebut.

Adapun delapan desa/kelurahan lokasi PPKM Mikro tersebut, yakni, Kelurahan Kraton, Kelurahan Pejagan dan Kelurahan Bancaran. Ketiganya berada di Kecamatan Bangkalan. Lalu, Desa Arosbaya dan Desa Tengket (Kecamatan Arosbaya), Desa Moarah (Kecamatan Klampis), Desa Kombangan (Kecamatan Geger) dan Kelurahan Tunjung (Kecamatan Burneh).

Di 8 desa itu dikatakan Gubernur Khofifah ada 72 RT yang masuk kategori zona merah di Bangkalan. Jadi di sanalah saat ini sedang dilakukan pengetatan pengawasan.

“Kemudian kami juga mengkoordinasikan supaya Bupati Bangkalan sesegera mungkin memaksimalkan dan memastikan, kan ini banyak warga Bangkalan yang sehari hari kerjanya di Surabaya. Oleh karena itu, pastikan bahwa pertama, mereka membawa ketika surat izin keluar masuk. Kedua harus membawa lampiran SIKM berupa Surat Keterangan Sehat dalam artian sudah di swab antigen dan negatif. Kalau ini sudah dianggap berjalan efektif maka sesungguhnya penyekatan itu sudah bisa dilonggarkan,” tandas Gubernur.

Sebagaimana diketahui, bahwa SIKM telah resmi diberlakukan oleh Pemkab Bangkalan sejak Jumat 21 Juni 2021 yang lalu.

Dengan pemberlakuan SIKM tersebut, maka warga Bangkalan yang ingin ke Suramadu tak perlu swab antigen di tempat. Mereka cukup swab antigen di masing-masing puskesmas secara gratis dan mengajukan SIKM. SIKM tersebut berlaku selama tujuh hari.

“(Dengan pembongkaran penyekatan Suramadu) Berarti dalam hitungan isolasi yang berbasis pengetatan pengawasan di 8 Desa itu, berarti sudah dianggap efektif. Kedua, SIKM juga berarti dianggap sudah maksimal. Jadi yang tahu berapa warga Bangkalan yang komuter dari Bangkalan-Surabaya-Bangkalan lagi adalah Bupati Bangkalan. Kemudian yang bisa menghitung isolasi pengetatan pengawasan berbasis desa di 8 desa itu sudah efektif atau belum, juga Bupati Bangkalan. Jadi pemprov, polda dan kodam adalah suporting tim,” pungkas Khofifah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved