Breaking News:

Berita Sidoajo

Pedagang Keluhkan Fasilitas dan Penataan Pasar di Sidoarjo

Sejumlah fasilitas dan penataan pasar tradisional di Sidoarjo banyak dikeluhkan pedagang pasar. Termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana

Penulis: M Taufik | Editor: Fatkhul Alami
Surabaya.Tribunnews.com/M Taufik
Para pedagang di Sidoarjo saat berdialog dengan DPRD setempat, Rabu (23/6/2021). Sejumlah fasilitas dan penataan pasar tradisional di Sidoarjo banyak dikeluhkan oleh pedagang pasar sendiri. Termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga penataan PKL di sekitar pasar. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejumlah fasilitas dan penataan pasar tradisional di Sidoarjo banyak dikeluhkan oleh pedagang pasar sendiri. Termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga penataan PKL di sekitar pasar.

Keluhan itu disampaikan Nur Hasan Zakaria, Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) saat bertemu dengan Komisi B DPRD Sidoarjo, Rabu (23/6/2021).

Menurut Nur Hasan, ada banyak hal yang selama ini dikeluhkan oleh pedagang pasar tradisional. Khususnya pasar-pasar milik Pemkab Sidoarjo.

Pertama yang banyak dikukuhkan adalah kelayakan. Hampir semua pasar tradisional di Sidoarjo kondisinya kurang bagus. Mulai dari kelengkapan sarana prasarana dan kebersihan.

"Padahal pedagang selalu bayar retribusi. Tapi imbasnya kok tidak ke pedagang," kata Nur Hasan.

Dicontohkan Pasar Sukodono yang digadang sebagai pasar ber SNI di Sidoarjo. Tapi faktanya, di sana dari kelayakan gedung juga masih memprihatinkan.

Para pedagang juga menguraikan bahwa penataan antara pedagang resmi pasar dan PKL juga masih sering jadi polemik di pasar-pasar tradisional.

Seperti di Pasar Porong. Selama ini pedagang yang berjualan di lapak-lapak dalam pasar merasa dirugikan dengan hadirnya PKL yang ada di pelataran pasar.

"Kondisi itu tentu sangat mengganggu. Karena banyak PKL di depan, pembeli sudah dicegat di depan sebelum masuk ke pasar," keluhnya.

Menanggapi sejumlah keluhan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Tjarda, mengungkapkan bahwa kurang maksimalnya pemeliharaan pasar tradisional selama ini karena faktor keterbatasan anggaran.

"Tahun 2021 anggaran pemeliharaan hanya Rp 120 juta. Rp 70 juta habis dipakai untuk Pasar Porong dan Rp 50 juta untuk Pasar Krian," ungkapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Rojik, meminta agar polemik antara PKL dan pedagang asli yang memiliki lapak di pasar itu harus diatur.

"Termasuk terkait masalah infrastruktur pasar, itu juga perlu diperhatikan," kata Rojik.

Jika memang PKL itu juga berjualan dan memanfaatkan pasar, maka perlu juga diatur kewajibannya. Sehingga tidak ada kecemburuan antara PKL dengan pedagang pasar.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved