Breaking News:

Berita Bondowoso

Tunggakan BPJS Kesehatan Perangkat Desa, Komisi IV DPRD Bondowoso Mengaku Lalai

Tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa di Bondowoso terjadi karena kelalaian perencanaan pihak legislatif dan eksekutif.

Penulis: Danendra Kusumawardana | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Danedra Kusumawardana
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna saat memberikan penjelasan terkait tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa usai rapat dengan DPMD dan BPJS Kesehatan Bondowoso, Senin (21/6/2021). 

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa di Bondowoso terjadi karena kelalaian perencanaan pihak legislatif dan eksekutif.

Selain itu, perubahan mekanisme pembayaran jaminan kesehatan bagi perangkat desa tahun ini juga jadi kendala.

Hal itu diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna, usai rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan BPJS Kesehatan Bondowoso.

"Ini sebuah kelalaian kami dari sisi perencanaan dan penganggaran," katanya, Senin (21/6/2021) kemarin.

Ia menjelaskan, tahun ini, ada perubahan aturan dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan perangkat desa.

Mulanya, lima persen iuran BPJS Kesehatan perangkat desa dibayar pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Kini, aturannya berubah menjadi satu persen ditanggung pemerintah desa dan 4 persennya DPMD.

Tak hanya itu, ada peralihan mekanisme di pemda dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke SIPD.

"Ada perubahan mekanisme sehingga perlu menyesuaikan atau beradaptasi secara cepat. SIPD memakan energi luar biasa. Bukan hanya ini (BPJS Kesehatan perangkat desa) hal-hal lain banyak terbengkalai," ungkapnya.

Ia berharap tak ada perubahan aturan lagi. Sehingga tak menyulitkan pemda memberikan jaminan kesehatan bagi perangkat desa sejak awal tahun.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved