SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong makin tumbuhnya iklim usaha di daerah. Salah satunya makin dipermudah izin usaha. Setidaknya memberi kepastian pada proses perizinan usaha. 

Salah satunya adalah lebih menyederhanakan proses perizinan berusaha. Dengan begitu ekosistem investasi di Indonesia akan tumbuh. 

"PP 21/2021 mensupport kemudahan izin usaha demi mendukung UU Cipta Kerja," kata Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki di Surabaya, Senin (21/6/2021).

Kamarzuki datang langsung ke Surabaya untuk Sosialiasi PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang digelar di Hotel JW Marrriot.

PP 21/2021 ini memiliki terobosan dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang. 

Di antaranya penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang (RTR), integrasi tata ruang darat dan laut, percepatan penetapan rencana detail tata ruang, dan juga rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Semua bisa disederhakan dengan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Selama KKPR sesuai tidak ada alasa tidak mempermudah perizinan. 

Dikatakan bahwa terobosan besar PP 21/2021 adalah RTR sebagai landasan KKPR sebagai dasar perizinan.

Posisinya berada di hulu sehingga RTR akan menjadi acuan tunggal di lapangan.

"Dengan integrasi ini tumpang tindih perizinan dapat dihindari," ucap Kamarzuki.

Dia menjelaskan, KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu diperoleh sebelum pelaku usaha melanjutkam proses perizinan usaha.

Kemudahan perizinan dalam amanat UU cipta kerja berlaku untuk berbagai jenis usaha, termasuk UMKM.