Soal Kebocoran Data Pribadi, Jangan Cuma Salahkan BPJS

Penulis : Yayan Sakti Suryandaru (Dosen Departemen Komunikasi FISIP UNAIR Surabaya)

SURYA.co.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) turut dipersalahkan dalam kasus kebocoran data penduduk RI. Padahal, tidak disebutkan kesalahan itu dilakukan secara berjamaah atau oleh oknum BPJS.

Ada sekitar 279 Juta data jumlah penduduk RI yang dijual ke beberapa pihak. Padahal masyarakat begitu pasrah dan percaya pada kredibilitas BPJS. Lembaga itu dirasa akan menyimpan, mengolah, memproses, dan menyimpan data penduduk tersebut. Tiap kali instansi membutuhkan data penduduk, BPJS akan meminta form tersebut diisi oleh masyarakat. Jadi adalah sebuah kelaziman, kalau data penduduk RI kita berikan pada isian tersebut.

Jadi apakah bijak, kalau BPJS selalu dipersalahkan? Kalau tiap instansi untuk proses lebih lanjut membutuhkan data penduduk RI.  Jadi itu merupakan prosedur yang harus dilalui oleh setiap orang. Kalau instansi pemerintah aja bocor, kepada siapa kita percaya pada keamanan data kita? Disinyalir data itu merupakan awal dari kriminal online (kejahatan menggunakan internet), penipuan, atau manipulasi data perbankan.

Perlu kehati-hatian

Adalah hal yang lumrah kalau kita mengisi sebuah isian. Semua pihak pasti membutuhkan data penduduk kita saat itu. Kita selalu pasrah dan sukarela memberikan data tersebut. Padahal sebetulnya data sangatlah rahasia (secret). Kalau data itu sampai bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab siapa yang patut dipersalahkan? Lembaga institusi tersebut, pimpinan lembaga tersebut, atau oknum lembaga tersebut? Hanya pihak penyidik yang berhak menjawab dan menyidik ini semua.

Inilah sebuah kelaziman yang rentan kebocoran. Jika kita tidak berhati-hati (skeptis) kepada pihak yang meminta data, maka data itu rentan bocor. Kita jarang mempertanyakan kepada pihak itu untuk apa data tersebut. Kita jarang cerewet pada data itu untuk keperluan apa. Apalagi yang meminta itu adalah instansi pemerintahan. Bahkan isian itu untuk keperluan kita meminjam uang, jabatan, tunjungan kesehatan, tunjangan pensiun, atau tunjangan di masa tua kita. Seringkali kita percaya saja pada instansi tersebut.

Harus mulai dilakukan reorientasi kepada masyarakat tentang kredibilitas pada sebuah lembaga pemerintahan sekalipun. Harus dipertanyakan untuk keperluan apa data pribadi kita diminta. Apakah isian itu boleh tidak dijawab? Apa konsekuensinya jika tidak dijawab? Apa isian itu bisa dilanjutkan tahapannya? Semua rangkaian daftar pertanyaan itu perlu diajukan dan kita perlu mendapat jawaban dari instansi tersebut. Jika dia tidak bisa menjawabnya maka kita berhak tidak mengisinya. Inilah langkah awal kita berhati-hati pada rahasia data pribadi kita.

Seharusnya semua instansi pemerintah di negara ini terhubung secara jaringan. Jadi kalau orang sudah mengisi di satu instansi, pasti data itu juga didapatkan oleh instansi itu. Dengan demikian, secara waktu lebih hemat dan efisien. Orang tidak harus selalu mengulang memberikan data pribadinya ke instansi tersebut. Kalau itu masih dilakukan oleh lembaga itu maka lembaga menggunakan cara manual belum terhubung secara online. Kalau satu lembaga pemerintah melakukan ini berapa waktu yang dihambur-hamburkan dan prosesnya menjadi panjang. Inilah sebetulnya yang menjadi hakikat teknologi internet. Terhubung satu dengan lainnya, lebih hemat, praktis, efisien, dan prosesnya lebih cepat.

Yang dipentingkan oleh lembaga itu adalah gedung yang bercakar langit bukan teknologi komputer yang digunakannya. Dia tidak melihat versi terbaru dari sistem jaringan komputer yang digunakannya sehingga para pemohon dapat dilayani dengan cepat dan terjaga keamanan datanya. Jika dinilai sebuah lembaga yang bermutu kecepatan pelayanan inilah yang menjadi kriteria penilaian. Percuma gedungnya sampai berapa lantai misalnya, tetapi teknologi komputer yang digunakannya masih zaman dahulu.

Kita perlu mempertanyakan apa fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) pada keamanan data rahasia kita. Jangan sampai ada kebocoran yang dipersalahkan aturan hukum tersebut dan lembaga itu selalu menjadi pesakitan. Lembaga itu harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknologi internet. Jangan sampai masyarakat hanya menggunakan internet sebagai fungsi hiburan dibandingkan dengan fungsi edukasi, informasi, atau untuk memperlancar bisnis. Masyarakat kita masih dominan menjadikan internet sebagai fungsi hiburan (game). Padahal orang bisa menjadi sukses dan kaya karena internet. Masyarakat lebih tau well informed karena internet. Masih banyak fungsi internet yang tidak digunakan oleh masyarakat kita.

Tips mencegah

Agar sebuah kelaziman tidak selalu berulang, masyarakat bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Selalu berhati-hati menggunakan jari-jarinya