Breaking News:

Berita Pamekasan

Pedagang Pamekasan Tolak PPN 12 Persen untuk Sembako, LP3M : Jangan Bebani Rakyat Yang Ingin Makan!

Apalagi penerapan pajak ini akan diberlakukan saat masa pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk.

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
Foto Istimewa
Personil Polsek Palengaan, Kabupaten Pamekasan memberikan imbauan protokol kesehatan di Pasar Palengaan. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Rencana pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada sejumlah bahan kebutuhan pokok, mengundang reaksi pedagang di Pamekasan.

Sejumlah pedagang yang ditemui di pasar tradisional di Pamekasan, keberatan dan tidak terima jika pemerintah memberlakukan pajak terhadap bahan kebutuhan pokok

Ada sejumlah bahan pokok yang akan masuk komoditas kena pajak seperti jagung, beras dan gabah, kedelai, garam konsumsi, sagu, telur, daging, susu serta sayuran. Termasuk garam, komoditas yang selama ini sangat murah karena tidak juga mampu menyejahterakan petani garam.

Apalagi penerapan pajak ini akan diberlakukan saat masa pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk.

Menurut beberapa pedagang, saat daya beli masyarakat menurun, tidak tepat kalau pemerintah berencana memberlakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan pedagang kecil. Karena kalau PPN 12 persen jadi diterapkan, yang bakal menjadi korban bukan hanya pedagang, tetapi juga masyarakat selaku konsumen.

“Ketika pedagang kecil seperti kami mendengar bahan pokok akan dikenakan pajak, kami sedih. Selama ini pedagang sudah banyak yang menjerit lantaran omzet tidak seperti sebelumnya. Malah pemerintah mau membebani dengan pajak. Di mana hati nurani pemerintah,” kata Ny Aini, salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kolpajung, Pamekasan, Minggu (20/6/2021).

Hal serupa diungkapkan seorang pedagang beras, sebut saja Umi. Ia meminta agar rencana PPN 12 persen untuk sembako ditinjau ulang dan dibatalkan. Untuk komiditi beras, harganya selama ini tidak stabil, kadang naik kadang turun.

Belum lagi nanti bila petani mengalami gagal panen padi, lantaran tanamannya diserang hama. Sekarang pemerintah malah berencana menerapkan pajak pada beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok.

“Keuntungan beras tidak seberapa. Jika nanti dibebani pajak, mau tidak mau harga beras akan dinaikkan. Dan bisa jadi konsumen keberatan. Kalau pemerintah ingin menarik pajak, kenapa sasarannya kali ini bahan pokok. Bukankah, masih banyak barang mewah yang bisa dikenai pajak,” tegasnya.

Sementara Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso juga menyatakan bahwa bahan pokok selama ini menjadi kebutuhan dasar rakyat. Ia tidak sepakat kalau rencana PPN 12 persen itu menjadi pilihan pemerintah.

Menurut Suroso, pemerintah yang seharusnya berperan penting untuk memikirkan kehidupan rakyatnya, kini malah ingin membuat kehidupan rakyat bertambah susah. "Ini sama artinya pemerintah membebani rakyat yang ingin makan. Sekarang rakyat dalam kondusi susah. Tolong jangan lagi susahnya ditambah. Kasihan rakyat, nanti kian menderita,” ujar Suroso di tempat terpisah.

Suroso menyatakan, jika pemerintah kesulitan keuangan seharusnya mencari sektor lain yang untuk dikelola. Karena banyak sumber daya alam di negeri ini yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Bukannya membidik kebutuhan pokok rakyat. "Bagaimana rakyat bisa sehat, untuk makan saja dibebani pajak. Kebutuhan pokok yang akan dipajak itu, merupakan bahan untuk dimakan," tegasnya.

Seperti beras, banyak rakyat yang tidak mampu membeli beras, malah komuditi beras akan ditarik pajak. Tentunya, rakyat semakin tidak mampu untuk membeli beras. “Ingat pajak bahan pokok ini juga berimbas langsung pada petani, yang ikut menanggung pajaknya,” pungkas Suroso. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved