Breaking News:

Berita Bondowoso

Perangkat Desa di Bondowoso Bayar Sendiri Iuran BPJS Kesehatan, Pemkab Tak Jamin Ada Penggantian

Haeriyah menjelaskan, pihaknya tidak menjamin uang pribadi perangkat desa yang telanjur dibayarkan iuran BPJS, bakal kembali atau diganti.

Penulis: Danendra Kusumawardana | Editor: Deddy Humana
surya/danendra kusumawardana
Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati. 

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Setelah Pemkab Bondowoso terlambat membayar tanggungan iuran BPJS Kesehatan selama enam bulan terakhir, banyak perangkat desa yang terpaksa membayar dengan uang pribadi. Hal itu dilakukan agar kartu BPJS bisa digunakan berobat saat sedang sakit.

Dan keterlambatan iuran BPJS yang seharusnya ditanggung pemkab itu, berlangsung sejak Januari sampai Juni 2021. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemkab akan mengganti uang pribadi para perangkat desa yang digunakan untuk membayar iuran BPJS, ternyata tidak bisa dipastikan.

Karena Pemkab Bondowoso belum menjamin bahwa uang pribadi para perangkat desa itu akan diganti atau dikembalikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati, Jumat (18/6/2021).

Haeriyah menjelaskan, pihaknya tidak bisa menjamin uang pribadi perangkat desa yang telanjur dibayarkan untuk iuran BPJS bakal kembali atau diganti.

"Mau tak mau harus seperti itu (bayar sendiri). Kami masih telusuri perangkat desa yang membayar iuran sendiri. Kalaupun harus mengganti, kami juga tidak tahu," kilah Haeriyah.

Lebih lanjut Haeriyah menjelaskan, sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur hal (ganti tugi) tersebut. Sehingga ia tak bisa menjamin uang pribadi perangkat desa akan kembali. Selain itu, Pemkab Bondowoso hanya melunasi iuran BPJS Kesehatan yang belum terbayar saja.

"Pemkab Bondowoso hanya akan membayar iuran BPJS sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Kami bakal membayar sisa iuran yang belum terbayarkan itu," jelasnya.

Pelunasan iuran BPJS Kesehatan perangkat desa telah dianggarkan selama 12 bulan. Apabila ada yang sudah dibayarkan secara mandiri akan menjadi Silpa. Sisa anggaran itu akan dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

Informasi yang dihimpun, Pemkab Bondowoso telah menganggarkan sekitar Rp 3 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan perangkat desa. Kemungkinan tunggakan iuran akan dibayarkan pada Juli depan.

"Bagi yang sudah membayar, tidak akan ditanggung dan sisanya akan kembali ke Kasda . Saya atas nama pemkab memohon maaf jika belum bisa memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.

Salah seorang perangkat desa di Bondowoso terpaksa membayar iuran BPJS Kesehatan menggunakan uang pribadinya. Padahal iuran itu seharusnya dibayar oleh Pemkab Bondowoso.

Hal itu dialami oleh salah seorang sekretaris desa. Ia terpaksa harus membayar tunggakan selama enam bulan, karena dibutuhkan untuk berobat di rumah sakit.

"Sekdes saya sakit. Dan terpaksa harus bayar sendiri. Bahkan sampai harus menggadaikan motor untuk melunasi iuran BPJS," kata seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved