Breaking News:

Berita Nganjuk

DPRD Kabupaten Nganjuk Terima Jawaban Hak Interpelasi Dari Plt Bupati Nganjuk

DPRD dan Pemkab akan senantiasa bekerjasama dalam mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad amru muis
Rapat Paripurna DPRD Nganjuk agenda keputusan menerima jawaban hak interpelasi dari Plt Bupati Nganjuk atas Perbup nomor 11 tahun 2021 tentang pengisian dan pemberhentian perangkat Desa. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Bupati Nganjuk berakhir damai.

Ini setelah DPRD Kabupaten Nganjuk bisa menerima jawaban hak interpelasi yang disampaikan Plt Bupati Nganjuk.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, keputusan diterimanya jawaban dari hak interpelasi anggota DPRD Nganjuk setelah dilakukan pembahasan oleh tim perumus.

Di mana melalui pembahasan cukup mendalam dan setelah melakukan konsultasi dengan biro hukum Pemprov Jatim serta Gubernur Jawa Timur akhirnya diambil keputusan tersebut.

"Keputusan menerima jawaban hak interpelasi tersebut menjadi keputusan tetap DPRD Nganjuk. Dengan demikian keputusan hak interpelasi sudah resmi sah dan proses selesai," kata Tatit Heru Tjahjono usai Rapat Paripurna DPDR Nganjuk, Kamis ( 17/6/2021).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Perbup nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tersebut dilakukan DPRD Nganjuk karena dinilai ada yang dipertanyakan terkait sejumlah pasal di dalamya.

Baca juga: Saat Wali Kota Sutiaji Ucapkan Selamat Datang untuk Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto

Penyampaian hak interpelasi itu sendiri telah melalui tiga rapat paripurna DPRD Nganjuk.

Yakni paripurna pertama agenda penyampaian hak interpelasi DPRD Nganjuk, paripurna kedua agena penyampaian jawaban hak interpelasi, dan paripurna ketiga agenda penyampaian keputusan DPRD atas jawaban hak interpelasi tersebut.

"Semua tahapan hak interpelasi itu sendiri sudah sesuai dengan aturan dan tata tertib DPRD Nganjuk tentang hak interpelasi," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Dan keputusan menerima hak interpelasi itu sendiri, tambah Tatit Heru Tjahjono, secara substansi juga dikarenakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat tidak mungkin bisa dihadirkan dalam rapat Paripurna untuk memberikan jawaban hak interpelasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved