Breaking News:

Berita Pasuruan

Berawal Staf Ahli DPR RI Meminta Data Madin Pasuruan, Plt Kepala Kemenag Terseret Penyunatan BOP

Saat itu FQ meminta data madin dari EMIS Kemenag. Emis adalah sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementrian Agama.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Deddy Humana
surya/galih lintartika
Kepala Kejari Kota Pasuruan, Mariyadi Idham Khalid. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pemotongan bantuan operasional (BOP) untuk madrasah diniyah (madin) dan pondok pesantren (ponpes) di Kota Pasuruan yang menyeret Plt Kepala Kemenag setempat, MF, terus diselidiki.

Kepala Kejari (kajari) Kota Pasuruan, Mariyadi Idham Khalid mengatakan MF juga berperan memberikan data madin dalam kasus dugaan pemotongan BOP dan bekerja sama dengan oknum staf ahli anggota DPR RI.

Disampaikan kajari, staf ahli itu adalah RH yang mengutus relawannya berinisial FQ untuk mendatangi Kantor Kemenag Kota Pasuruan. Kedatangan FQ itu jauh sebelum proses pencairan BOP untuk madin.

Saat itu FQ meminta data madin dari EMIS Kemenag. Emis adalah sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementrian Agama.

"Tersangka MF terlebih dahulu meminta surat yang ditandatangi tersangka RH, selaku tenaga ahli anggota DPR RI. Itu untuk memastikan saja bahwa ada surat dari rumah aspirasi anggota DPR RI," kata Mariyadi, Jumat (18/6/2021).

Proses berjalan dan tersangka MF selanjutnya terus berkomunikasi dengan RH melalui tersangka FQ. Dari sinilah, kerjasama RH dan MF terjalin melalui FQ. "Kami juga masih mendalami peran lain dari tersangka MF ini," paparnya.

Setelah itu, kata kajari, proses berlanjut hingga terbitnya SK dan pencairan bantuan. Seperti yang diketahui bersama, begitu bantuan cair terjadi dugaan pemotongan bantuan baik untuk madin dan ponpes. Hanya, tidak diketahui atas inisiatif siapa kemudian terjadi pemotongan dana itu, apakah dari MF atau FH.

"Setelah proses pencairan selesai dan terjadi pemotongan, tersangka MF patut diduga mendapatkan bagian dari hasil potongan BOP madin tersebut," lanjut Kajari.

Hal itu terungkap saat penyidik memeriksan tersangka FQ. Saat diperiksa, FQ mengakui menyetorkan uang hasil potongan ke Kepala Kemenag. "Besarannya berapa perlu pendalaman. Yang jelas kami masih mengembangkan kasus ini. Yang kami sita baru Rp 15 juta," tambahnya.

Kajari menerangkan, penyidik meyakini jatah yang didapatkan MF lebih dari itu. Namun ia masih perlu bukti pendukung. Makanya penyidik masih perlu menyelidiki lebih lanjut.

Seperti diberitakan, Korps Adhyaksa kembali menyeret satu tersangka dalam kasus yang membuat negara merugi ratusan juta rupiah ini. Ia adalah MF seorang abdi negara atau ASN yang juga diamani sebagai Plt Kepala Kemenag Kota Pasuruan.

MF ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (18/6/2021) siang dan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II B Kota Pasuruan sebelum shalat Jumat. Penyidik kejaksaan menemukan fakta permulaan baru yang mengarah keterlibatan MF. Dalam hal ini, penyidik menduga MF menikmati hasil potongan BOP.

MF diduga mendapatkan aliran dana hasil potongan BOP untuk madin. Hanya, bagaimana akad dan berapa besarannya masih perlu waktu untuk pendalaman. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved