Breaking News:

DPRD Jatim

DPRD Jatim Sampaikan 6 Poin Penting kepada Eksekutif, Respons Pertanggungjawaban APBD Jatim 2020

Badan Anggaran Banggar DPRD Jatim menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Parmin
surya.co.id/sugiharto
Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (17/6/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020.

Setidaknya ada enam poin penting yang disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung, Kamis (17/6/2021).

Hal tersebut menjadi tindaklanjut atas nota penjelasan keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

Juru bicara Banggar DPRD Jatim Riyadh Rosyadi mengatakan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah melakukan telaah dan mencermati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Badan Anggaran berpendapat bahwa Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi dan fraksi-fraksi, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah memenuhi perangkat yuridis yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan,” ucap Riyadh Rosyadi.

Meski demikian, ada enam poin catatan dari Banggar DPRD Jatim yang perlu diperhatikan. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah itu, Riyadh merinci keenam catatan penting itu. 

Pertama, terkait capaian belanja yang disinyalir ada penghematan, Banggar meminta kepada Tim Anggaran Pemprov Jatim agar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencermati betul belanja-belanja yang sifatnya urgen dan harus dilaksanakan.

Sehingga apabila terjadi kebijakan refocusing, tidak mengorbankan program dan kegiatan yang menjadi keharusan.

“Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada Komisi-Komisi dapat membahas dengan OPD mitra kerjanya masing-masing, mengapa penghematan itu bisa terjadi di saat-saat masyarakat lagi membutuhkan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Kedua, terhadap angka Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2020, Banggar meminta agar Tim Anggaran Pemprov Jatim dapat memilah antara kewajiban dan prioritas yang harus dipenuhi. Termasuk kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan pada APBD Tahun 2020.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved