Breaking News:

Berita Malang

Bupati Malang Bela Produsen Rokok Ilegal, "Seharusnya Mereka Dibina!"

Pembelaan itu disampaikan Sanusi usai menghadiri sosialisasi ketentuan bidang cukai di Hotel Savana Kota Malang pada Kamis (17/6/2021).

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Deddy Humana
suryamalang/aminatus sofya
Pemusnahan 1 juta batang rokok ilegal di Malang. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Saat sedang tingginya semangat penegak hukum dan pihak bea cukai memberantas peredaran rokok ilegal, Bupati Malang, Muhammad Sanusi melontarkan pernyataan yang melawan arus.

Sanusi menyarankan agar para produsen rokok ilegal tidak diberantas, melainkan diberi pembinaan sehingga mendapat legalitas cukai rokok. Pembelaan itu disampaikan Sanusi usai menghadiri sosialisasi ketentuan bidang cukai di Hotel Savana Kota Malang pada Kamis (17/6/2021).

"Mereka kan (pengusaha rokok) adalah bagian dari masyarakat kita. Jadi ya bahasanya bukan diberantas akan tetapi harus kita bina. Supaya yang ilegal menjadi legal," kilah Sanusi.

Menurut Sanusi, masyarakat akan memahami pentingnya membeli rokok secara legal dengan pita cukai resmi. Selama ini pemusnahan jutaan batang rokok ilegal telah dilakukan karena beredar tanpa memiliki pita cukai resmi.

"Masyarakat pelahan telah menyadari pentingnya cukai tembakau ini. Dari mereka untuk mereka juga, untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi jangan hanya yang negatifnya saja yang dilihat," ucapnya.

Meski rokok menimbulkan resiko buruk terhadap kesehatan, Sanusi menilai industri rokok akan berkontribusi kepada kemajuan daerah, terutama Kabupaten Malang. "Dari (uang) tembakau pelan-pelan bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit jantung dari DBHCT," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, Latif Helmi mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)  untuk pembangunan fasilitas kesehatan merupakan hal yang realistis dan diperbolehkan.

Dan penerimaan DBHCT di Kabupaten Malang begitu besar, yakni mencapai Rp 80 miliar. Helmi mengatakan alokasi DBHCT dibagi dalam beberapa persentase. Sebanyak 50 persen dari DBH-CHT digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lalu 25 persen digunakan untuk perbaikan bidang kesehatan, lingkungan, sosial juga termasuk sarana kesehatan. Lalu,25 persen lainnya digunakan untuk membuat lingkungan usaha yang bersifat legal. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved