Breaking News:

Berita Magetan

Antisipasi Bahan Pokok Dibebani PPN 12 Persen, Warga Magetan Diajak Biasakan Makan Ubi !

antisipasi pun sudah dilakukan warga Magetan dengan mulai membiasakan dari mengolah makanan selain beras, seperti dari ubi!

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
Surya/Doni Prasetyo
Seorang pedagang beras berjaga di kiosnya di Pasar Sayur Magetan. 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Wacana pemerintah pusat yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk bahan pokok atau sembilan bahan pokok (sembako), sudah pasti memaksa rakyat semakin mengencangkan ikat pinggang.

Bahkan antisipasi pun sudah dilakukan warga Magetan dengan mulai membiasakan dari mengolah makanan selain beras, seperti dari ubi!

Seperti diketahui, dari bocoran draf perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kebutuhan pokok direncanakan akan dikenai PPN 12 persen.

Kebutuhan dasar rakyat kecil yang bakal dijerat pajak oleh pemerintah melalui Kementrian Keuangan itu tidak hanya sembilan, tetapi 12 jenis. Yaitu gabah atau beras, daging, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, susu, buah-buahan, sayur-sayuran termasuk produk yang selama ini jadi anak tiri, yaitu garam.

Mau tak mau, rencana Kemenkeu itu membuat cemas masyarakat tetapi belakangan sudah ada beberapa kepala desa (kades) di Kabupaten Magetan yang mulai mengajak warganya melakukan diversifikasi makanan. Yaitu membiasakan tidak mengonsumsi beras melainkan beralih ke ubi dan tumbuhan sekitar.

Ini dilakukan istri Kades Ngiliran, Kecamatan Panekan, Ny Karwo, yang melakukan sosialisasi setiap pertemuan anggota PKK dan arisan ibu-ibu di balai desa. Ny Karwo mengajak membuat kuliner dari bahan selain beras dan terigu.

"Bu Kades di Ngiliran selalu menasihati ibu-ibu termasuk istri saya, agar melakukan penganekaragaman makanan. Jangan hanya tergantung beras dan terigu," tutur Suwardi, warga Desa Ngiliran, Kamis (17/6/2021).

Ibu Kades, kata Suwardi, menyarankan ibu-ibu mulai memakan ubi-ubian, kalau bisa diolah menjadi beraneka masakan. Begitu juga dengan minyak goreng, bumbu lain yang nantinya dikenai PPN oleh pemerintah.

"Kita hidup dikelilingi beraneka ragam tumbuhan, bisa dijadikan makanan pokok yang lezat. Selama ini kita menjadikan makanan pokok (beras) tidak tergantikan," ujar Suwardi menirukan Bu Kades.

Suwardi adalah pekerja cuci mobil dan motor yang setiap bulan penghasilannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magetan Rp 1,4 juta. Padahal UMK Magetan sudah hampir Rp 2 juta, yakni sebesar Rp 1,9 juta.

"Saya komisian, per mobil diberi Rp 5.000. Kalau sebulan antara Rp 1,4 juta - Rp 1,5 juta. Jadi praktis kalau dihitung per hari, kurang dari Rp 50.000,"kata Suwardi kepada SURYA.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan, Sutjipto SH yang d konfirmasi belum mengambil sikap terkait wacana sembilan bahan pokok yang dikenai pajak itu.

"Pengenakan pajak sembako sampai saat ini belum ada regulasinya. Tentunya kami selaku aparat di bawah Bupati belum bisa melangkah, karena belum ada aturan hukumnya," kata Sutjipto singkat. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved