Breaking News:

Pemprov Jatim

Alasan Gubernur Jatim Khofifah Larangan Ekspor Bibit Porang, Mentan Siap Awasi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan telah menerbitkan SK untuk melarang ekspor katak yang menjadi bibit tanaman porang.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Parmin
surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menko PMK Muhadjir Effendy panen porang di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Kamis (17/6/2021). 

SURYA.CO.ID | MADIUN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan telah menerbitkan SK untuk melarang ekspor katak yang menjadi bibit tanaman porang.

Hal itu disampaikan Khofifah saat mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan juga Menko PMK Muhadjir Effendy panen porang di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Kamis (17/6/2021). 

Pelarangan ekspor bibit porang atau katak tersebut sebagai perlindungan agar tidak ada pihak yang mengeksploitasi bibit porang dan agar tanaman porang bisa dimaksimalkan penanamannya di dalam negeri. 

"Kita dapat support dari Kementan KUR yang cukup besar. Kita sudah luncurkan KUR untuk petani porang. Alhamdulillah semoga menjadi pengungkit maksimalisasi produksi porang di Jatim dan membantu mendongkrak ekonomi Jatim," kata Khofifah. 

Sebagaimana pernah disampaikan Khofifah di kesempatan yang lain, bahwa KUR untuk Jatim dalam rangka penanaman porang mencapai Rp 70 trilliun. KUR tersebut selain untuk budidaya porang juga untuk budidaya alpukat pameling yang juga asli Jawa Timur. 

"Dan saat ini Gubernur Jatim telah menerbitkan SK untuk larangan ekspor katak (bibit porang). Katak ini diburu oleh banyak negara yang iklim tropis untuk tanam porang," kata Khofifah. 

Karena porang memang tanaman yang cocok ditanam di kawasan hutan tropis. Guna mencegah agar katak porang tidak banyak dikirim ke luar negeri dan justru dibudidayakan di luar negeri, maka aturan malarang ekspor ini diterbitkan. 

Sanksi bagi mereka yang melanggar sudah tertuang dalam SK tersebut. Namun untuk teknis detailnya pihak Pemprov Jatim masih berkoordinasi dengan Polda Jatim dan bea cukai. 

"Maka pak bupati Madiun, saya mohon menjaga, petani juga menjaga, katak ini sesuai dengan SK Gubernur, kita melarang katak diekspor, katak porant agar dibudidayakan di dalam negeri. Dan Jatim luasan lahannya masih cukup untuk tanam porang," tegasnya. 

Terkait hilirisasi produk olahan porang, Khofifah menegaskan bahwa Jatim juga tengah melakukan pengembangan dengan dibantu oleh Universitas Brawijaya Malang. Sebab dalam pengembangan ini tentunya butuh teknologi pangan yang lebih update. 

"Hilirisasi terus kita dorong agar produknya lebih bermacam-macak, akses pasarnya juga lebih luas," pungkas Khofifah. 

Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung regulasi larangan ekspor katak porang yang dikeluarkan oleh Gubernur Khofifah. Mentan bahkan meminta kopian aturannya untuk dipertajam dan diterapkan di sema imigrasi di Indonesia. 

"Kami berterima kasih ibu gubernur atas aturan yang diterbitkan. Kami akan minta detail aturannya untuk kami pertajam dengan bantuan imigrasi di seluruh Indonesia guna melindungi porang akan tidak diekspor," tegasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved