Breaking News:

Berita Sidoarjo

Tidak Semua Pengobatan Warga Sidoarjo Ditanggung UHC, Ini Penjelasan Detail dari Pemda

Pemkab Sidoarjo mengucurkan dana Rp 14,5 miliar untuk pembiayaan selama satu bulan program UHC. Anggaran rencananya akan ditambah lagi u

Penulis: M Taufik | Editor: Deddy Humana
surya/m taufik
Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo mengikuti acara sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) di Fave Hotel Sidoarjo beberapa waktu lalu. Ternyata tidak semua warga bisa berobat gratis. 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Program Universal Health Coverage (UHC) yang membawa semangat untuk memberi pelayanan kesehatan gratis kepada warga dengan hanya membawa KTP, ternyata hanya berlaku untuk 398.000 warga.

Jadi tidak semua pengobatan warga Sidoarjo bisa ditanggung pemda, kecuali warga kurang mampu yang selama ini belum memiliki fasilitas BPJS Kesehatan.

Detail dari program UHC itu dijelaskan lagi oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor. “Bahwa UHC adalah salah satu cara yang ditempuh oleh Pemkab Sidoarjo dan didorong oleh DPRD untuk membantu masyarakat agar mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang sebelumnya tidak tercover karena tidak mampu membayar iuran," kata Gus Muhdlor.

Menurutnya, dengan UHC ini maka masyarakat dimudahkan dalam mengakses pelayanan kesehatan di semua Puskesmas dan faskes, hanya dengan menunjukkan KTP Sidoarjo. "Kalau ada peserta BPJS mandiri yang menunggak akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3 dan langsung tercover UHC," tambahnya.

Untuk memastikan program UHC berjalan optimal, Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi akan berkeliling melihat puskesmas dan faskes swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini dilakukan agar tidak ada laporan bahwa masih ada warga Sidoarjo yang ditolak oleh puskesmas atau faskes saat ingin berobat.

Mulai Mei lalu, Pemkab Sidoarjo sudah mengucurkan dana Rp 14,5 miliar untuk pembiayaan selama satu bulan program UHC. Anggaran rencananya akan ditambah lagi untuk cadangan. "Anggaran yang kita alokasikan besar sekali, kalau tidak optimal yang dirugikan adalah warga Sidoarjo," ujarnya.

Dalam sosialisasi yang digelar oleh Pemkab Sidoarjo, ada beberapa hal penting yang disampaikan terkait program itu. Pertama, program UHC hanya berlaku untuk warga ber-KTP Sidoarjo dengan status warga kurang mampu menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.

Hal ini karena keterbatasan anggaran daerah atau kemampuan APBD Sidoarjo, untuk itu yang dicover UHC hanya warga yang benar-benar masuk kategori kurang mampu.

Kedua, jika ada warga ber-KTP Sidoarjo dan memiliki tempat tinggal tetap di Sidoarjo, juga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan KTP saja ke semua faskes. Jika yang bersangkutan belum terdaftar sebagai peserta BPJS, maka akan dimasukkan program UHC.

Termasuk warga Sidoarjo yang memiliki tunggakan iuran BPJS sebagai peserta mandiri kelas 1, 2, 3 tetap mendapatkan layanan di Puskesmas maupun rujukan. Itu pun dengan catatan, tunggakan masih melekat pada pribadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved