Breaking News:

Berita Bondowoso

Pemkab Bondowoso Menunggak Iuran BPJS Enam Bulan, Banyak Perangkat Desa Menanggung Sakitnya

Padahal perangkat desa di Bondowoso sangat bergantung iuran bulanan BPJS Kesehatan yang sejak awal sudah dijanjikan untuk ditanggung pemkab.

Penulis: Danendra Kusumawardana | Editor: Deddy Humana
surya/danendra kusumawardana
Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati memberikan penjelasan mengenai iuran BPJS perangkat desa yang belum terbayar. 

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk para perangkat desa di Bondowoso yang biasanya rutin dibayarkan, ternyata menunggak selama enam bulan. Itu karena Pemkab Bondowoso sebagai pihak yang membayar iuran BPJS, belum melakukan kewajibannya selama periode Januari-Juni 2021.

Padahal perangkat desa di Bondowoso sangat bergantung pada iuran bulanan BPJS Kesehatan mereka, yang sejak awal sudah dijanjikan untuk ditanggung pemkab. Akibat menunggak, kartu BPJS mereka pun tak bisa digunakan untuk berobat.

Dan perangkat desa pun harus merogoh kocek pribadi saat sedang sakit. Salah seorang perangkat Desa Jetis, Kecamatan Curahdami mengaku sejak awal 2021 iuran BPJS Kesehatan memang tidak dibayar.

"Dari pada tidak mendapat penanganan, terpaksa harus membayar sendiri. Yang sakit waktu itu adalah sekretaris desa," kata pria yang tak ingin disebutkan namanya, Rabu (16/6).

Hal itu membuat para perangkar desa kecewa. Karena tahun sebelumnya, saat iuran BPJS dibayar melalui pemerintah desa, tak pernah terjadi penunggakan iuran. Sekarang iuran BPJS tersebut dibayarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

"Sejak ada perubahan kebijakan, Pemkab justru tak kunjung dibayar," ungkapnya.

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati membenarkan bila Pemkab Bondowoso belum membayar iuran BPJS perangkat desa. Iuran BPJS perangkat desa menunggak disebabkan anggaran pembayaran BPJS perangkat desa tidak ada di APBD awal.

"Kan biasanya masuk di ADD. Ada regulasi baru, maka dibayar oleh pemberi pekerjaan dalam hal ini pemkab," terangnya.

Ia mengira anggaran tersebut dialokasikan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Namun ternyata, setelah dicek alokasinya tidak ada di instasi tersebut. Tampaknya terjadi miskomunikasi antara DPMD dan DPPKAD. "Ketika kami tanya ke DPPKAD, rupanya anggaran itu dialokasikan di sini (DPMD)," jelasnya.

DPMD tengah mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut. Diperkirakan Juli nanti iuran tersebut sudah terbayar selama 12 bulan.

Sementara itu, anggaran pembiayaan BPJS perangkat desa Bondowoso kurang lebih Rp 3 miliar dan sudah disetujui oleh Tim Anggaran. "Kami sudah mengusulkan lewat dana refocusing. Pembayarannya selama 12 bulan," tandasnya. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved