Breaking News:

Berita Trenggalek

Pemkab-Kejari Trenggalek Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemkab dan Kejari Trenggalek menjalin kerja sama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Aflahul Abidin
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah menandatangani kerja sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, Selasa (15/6/2021). 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menjalin kerja sama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

Nota kerja sama itu ditandatangani oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Selasa (15/6/2021).

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu berharap, kerja sama itu dapat membawa hasil yang baik.

Ia juga menyebut, kerja sama yang selama ini telah terjalin antara pemkab-kejari dapat memberi hasil positif.

“Sebagai contoh, dengan adanya pendampingan tata kelola dan manajemen risiko, dinas-dinas di pemkab ada perbaikan. Terbukti, saat ini temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan Pemkab ini lebih bayar karena volume, rasionya menurun lebih jauh,” kata Mas Ipin di sela penandatanganan kerja sama.

Ia meyakini, hasil positif itu tak lepas dari peran pendampingan kejaksaan. Sebab, sebelum audit BPK dilaksanakan, kejaksaan telah lebih dulu memberi saran-saran yang kemudian ditindaklanjuti oleh tiap dinas.

Sementara Kajari Darfiah berharap, kerja sama yang terjalin dapat menguntungkan banyak pihak di bidang penanganan permasalahan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara.

Ia juga berharap, kerja sama antara Korp Adyaksa dan Pemkab Trenggalek akan terus terjalin ke depannya.

Ia menyebut, peran kejaksaan dalam penanganan masalah hukum merupakan sumbangsih yang bisa diberikan kepada daerah.

“Perlindungan dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini merupakan bagian dari tugas pokok fungsi kejaksaan dalam perlindungan terhadap aparat pemerintah,” sambung dia.

Tidak hanya menyelesaikan masalah legal opinion dan pertimbangan hukum, lanjut Darfiah, para jaksa juga bertugas menjadi pengacara negara yang ditugaskan bisa memberikan masukan-masukan dalam hal kerjasama antar lembaga berkaitan dengan masalah administrasi hukumnya.

“Pengacara negara juga bisa menjadi mediator dan fasilitator, jika ada permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat dari kerjasama antara lembaga,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved